Padang, Kawasansumbar.com -- Kamis 12 Juni 2025 — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Penataan dan Pemberdayaan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Awal Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang bertempat di Aula Rumah Gadang Lantai 3 Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Sinergitas dan Kolaborasi Program Kerja Stakeholder Terkait dalam Rangka Percepatan Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat.”
Dalam laporan Ketua Panitia, Ibu Nurhamida, S.SiT., M.Si., selaku Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, disampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Awal GTRA ini adalah untuk menyampaikan arahan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria yang telah dibentuk, serta menyampaikan laporan dan tindak lanjut pelaksanaan GTRA tahun sebelumnya. Rapat ini diharapkan menjadi titik awal yang solid untuk perencanaan program kerja GTRA Tahun 2025 secara lebih terarah dan terukur.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Bapak Teddi Guspriadi, S.SiT., M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui Rakor Awal ini, Tim GTRA Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Ia menekankan pentingnya penguatan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria di provinsi ini. Beliau berharap hasil rapat ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diimplementasikan dalam rencana dan program kerja konkret yang mendukung percepatan Reforma Agraria Tahun 2025.
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Bapak Drs. Jasman, M.M., selaku Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan Reforma Agraria. Beliau menekankan pentingnya menyamakan persepsi antar pemangku adat dan stakeholder terkait, agar penyelenggaraan reforma agraria dapat berjalan harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Agenda reforma agraria juga diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai konflik agraria yang belum terselesaikan di wilayah Sumatera Barat.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara hybrid, yakni daring dan luring, dan berlangsung secara interaktif. Kegiatan dimoderatori oleh Ibu Yunita Rusnelli, S.SiT., selaku Koordinator Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Sebagai keynote speaker hadir Bapak Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., selaku Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN. Rapat ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas sektor, di antaranya Bapak Medi Iswandi, S.T., M.M., selaku Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat; Bapak Sayogo Hutomo, S.Hut., M.P., selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; Ibu Vera Yusria, S.P., M.Si., Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan; serta Bapak Viky Rahmat Tiandra, S.T., selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
Diskusi yang berlangsung membahas rencana tindak lanjut implementasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan di kabupaten/kota, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbangun sinergi antarlembaga dalam hal perencanaan, pemanfaatan data, dan penyusunan program kerja yang saling mendukung dalam pelaksanaan reforma agraria. Kanwil BPN Sumatera Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan peran GTRA sebagai forum strategis demi terwujudnya reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Ria
0 Komentar