KAWASANSUMBAR.COM
Padang Panjang | (sumbar) Polemik kenaikan tarif air Perumda Tirta Serambi yang terus memicu keresahan masyarakat kini dinilai tidak lagi sekadar persoalan tagihan air semata. Situasi tersebut mulai berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola kebijakan pemerintah daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang Panjang, Mahdelmi, S,sos menilai seluruh pihak harus menyikapi persoalan ini secara tenang, terbuka, dan bertanggung jawab agar kegaduhan yang berkembang di tengah masyarakat tidak berubah menjadi konflik politik berkepanjangan.
“Yang dirasakan masyarakat hari ini bukan hanya soal kenaikan angka tagihan, tetapi juga soal kejelasan informasi dan rasa keadilan. Karena itu persoalan ini harus dijelaskan secara utuh kepada publik, jangan dibiarkan berkembang hanya melalui opini dan asumsi,” ujar Mahdelmi.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka alasan kenaikan tarif, kondisi keuangan Perumda, dasar perhitungan kebijakan, hingga langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kemampuan masyarakat.
Mahdelmi menegaskan, Partai Golkar memahami keresahan yang muncul karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.
“Kami tentu mendengar suara masyarakat. Pemerintah daerah dan Perumda juga harus menangkap pesan bahwa komunikasi kebijakan publik tidak cukup hanya selesai di atas meja administrasi. Ketika kebijakan menyentuh kebutuhan dasar rakyat, maka transparansi dan pola sosialisasi menjadi sangat penting,” katanya.
Meski demikian, Mahdelmi mengingatkan agar polemik tersebut tidak dimanfaatkan menjadi ruang saling menyalahkan ataupun panggung politik sesaat yang justru memperkeruh keadaan.
Ia menilai, persoalan tarif air harus dilihat secara menyeluruh mulai dari rekomendasi DPRD dalam pembahasan LKPJ sebelumnya, dasar regulasi pemerintah daerah, kondisi riil keuangan Perumda, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat hari ini.
“Semua pihak jangan melihat persoalan ini sepotong-sepotong. Publik harus diberikan gambaran yang utuh agar tidak muncul kesan seolah-olah ada pihak yang tiba-tiba lepas tangan ketika situasi mulai panas,” tegasnya.
Sebagai unsur pimpinan partai politik sekaligus anggota DPRD, Mahdelmi menilai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan polemik ini diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan yang benar.
Karena itu, menurutnya, DPRD perlu memperkuat fungsi pengawasan secara terbuka dan objektif.
“Kalau memang masih ada hal-hal yang belum jelas, DPRD memiliki mekanisme resmi untuk meminta penjelasan pemerintah daerah. Hak interpelasi misalnya, itu bagian dari instrumen konstitusional dalam sistem pemerintahan daerah. Jadi persoalan ini jangan hanya berhenti pada hearing dan pernyataan-pernyataan normatif semata,” ujarnya.
Mahdelmi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat dan stabilitas pemerintahan daerah.
Menurutnya, solusi terbaik tidak akan lahir dari kegaduhan politik, melainkan dari keterbukaan data, kejujuran penjelasan, dan keberanian seluruh pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluar.
“Kita ingin masyarakat terlindungi, pelayanan publik tetap berjalan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah maupun DPRD tetap terjaga. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan di tengah polemik yang semakin liar,” katanya lagi.
Ia pun mengajak seluruh elemen untuk menahan diri dari membangun asumsi-asumsi yang belum tentu memiliki dasar yang jelas.
“Perbedaan pandangan itu biasa dalam demokrasi. Tetapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana semua pihak menunjukkan tanggung jawab moral di hadapan masyarakat. Karena publik sekarang sudah semakin cerdas membaca mana yang benar-benar bekerja menyelesaikan persoalan, dan mana yang hanya sibuk menjaga citra politik,” tutup Mahdelmi.
#RMA
0 Komentar