Padang, Kawasansumbar.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pada Senin (11/05/2026) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan pelaksanaan luring bertempat di Ruang Rapat Prambanan, Gedung Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jakarta, serta diikuti secara daring oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional dalam rangka percepatan penetapan dan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), guna mendukung target persentase Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan sebagai LP2B sebagaimana arah pembangunan nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pejabat teknis Kementerian ATR/BPN serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Melalui forum ini dilakukan audiensi, pemaparan kondisi pengendalian alih fungsi lahan sawah di delapan provinsi, serta diskusi dan tanya jawab sebagai langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengendalian alih fungsi lahan sawah yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan keberlangsungan fungsi lahan pertanian bagi generasi mendatang.
RIA
0 Komentar