Padang, Kawasansumbar.com -- 9 Juli 2026 – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruang Siti Manggopoh Lantai III Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dan terhubung melalui Zoom Meeting.
Rapat diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat bersama Kantor Pertanahan Kota Padang sebagai satuan kerja yang menangani objek permasalahan. Forum koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara unit pusat dan daerah dalam membahas pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menyamakan persepsi mengenai mekanisme tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, peserta melakukan pembahasan terhadap berbagai aspek penanganan pengaduan, mulai dari evaluasi pelaksanaan putusan pengadilan, langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan, hingga strategi percepatan tindak lanjut agar proses penyelesaian perkara pertanahan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan ini, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi antara Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, serta Kantor Pertanahan diharapkan mampu mendukung penyelesaian setiap perkara pertanahan secara optimal demi menghadirkan pelayanan yang Melayani, Profesional, dan Terpercaya.
RIA
0 Komentar