Pesisir Selatan, Rabu, 21 Oktober 2026, Kawasansumbar.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai target serta mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., bersama Kepala Bagian Tata Usaha, Redi Fonaldi, S.E., Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Hardi Yuhendri, S.ST., M.M., Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Muhammad Syahril, S.SiT., M.H., serta Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Desrizal, S.SiT. Kedatangan jajaran Kanwil BPN Sumbar disambut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Mira Desrita, S.SiT., beserta jajaran.
Dalam monitoring dan evaluasi tersebut, dibahas sejumlah aspek strategis terkait pelaksanaan program dan layanan pertanahan, antara lain PDDM dan residu PTSL, layanan pertanahan, validasi Buku Tanah dan Surat Ukur (SU), penyerapan anggaran, pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), residu redistribusi tanah, serta penanganan kasus, sengketa, dan perkara pertanahan. Pembahasan dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut.
Selain itu, evaluasi turut mencakup Peta Bidang Tanah (PBT) PTSL, layanan pengukuran terjadwal, serta kualitas data pertanahan. Aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung tersedianya data pertanahan yang akurat dan mutakhir, sekaligus memastikan setiap layanan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, Kanwil BPN Sumbar terus mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan penguatan kinerja, menindaklanjuti setiap kendala yang ditemukan, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas penyelenggaraan layanan pertanahan dan menghadirkan pelayanan yang semakin optimal, akurat, dan responsif bagi masyarakat.
RIA
0 Komentar