PESISIR SELATAN KS Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)
dari Pemerintah Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
menjadi polemik ditengah masyarakat. Pasalnya bantuan tersebut Di Sinyalir dibagikan tidak merata dan tumpang tindih.
Masyarakat kurang mampu mengeluh dengan adanya pembagian BLT yang dibagikan secara pilih-pilih oleh pemerintah nagari setempat, dan diduga tidak tepat sasaran serta tidak merata, bahkan cendrung dapat dari latar belakang masyarakat menengah keatas.
"Sejak dikeluarkannya bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat, sampai sekarang kami selaku warga kurang mampu, banyak yang tidak mendapatkan bantuan tersebut", terang Eti kepada Kawasan Sumbar, Jum'at (15/5).
Eti juga menambahkan, bantuan langsung tunai hanya dibagikan kepada orang terpilih, sedangkan bagi warga kurang mampu tidak mendapatkan sama sekali.
Senada, Yuli (24) menyesalkan cara pembagian BLT terkait "Sebenarnya untuak apa dikumpulkan semua KK kami setiap rumah, jikalau yang dapat cuma orang terdekat Pemerintah Nagari,"keluhnya
Jangankan dapat BLT, malahan kami juga tersinggung oleh perkataan walikampung dengan perkataan tak semestinya yang dituakan dikampung ini.
"Kenapa anda ikuti saya terus, dan saya jawab saya meminta hak orang tua saya dikarenakan keluar," kesal yuli
Saat dikonfirmasi kepada Fachruddin selaku Camat Surantih perihal Bantuan Langsung Tunai (BLT), mengatakan " Kalau kita separuh yang dapat, Kecamatan Sutera hanya dapat BLT 7000 orang, dan untuk BLT Provinsi dan pusat, itu langsung data dari atas, sedangkan untuk BLT Kabupaten telah diusulkan semua KK oleh Walinagari, karena APBD kita terbatas, Benar semuanya kita bantu dengan Dana Desa 30%, itu semua tidak tercover. Jadi Amping Parak semuanya sudah Ok untuak BLT Kabupten, sekarang kita menunggu dari Provinsi dan Pusat langsung di antar oleh pos," terang Fachruddin melalui sambungan telpon, Jum'at (15/5).
Berbagai isu datang dari masyarakat mengenai pembagian bansos dan BLT yang dibagikan kepada masyarakat mampu bahkan PNS juga mendapatkannya, bahwa isu-isu yang datang dari masyarakat tidaklah benar.
“kami memang sudah menerima data dan mengumumkannya, dana bantuan ini bertahap terdiri dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan nagari, dana yang telah turun berupa informasi data dari provinsi,” jelas Yusmardi Walinagari Amping Parak melalui sambungan telpon seluler, Minggu (11/5)
Kami dari Nagari meminta data penduduk berupa kartu keluarga (KK) itu untuk data Kabupaten, dan itu semua sudah kami usulkan ke Kabupaten dan sekarang menunggu informasi dari Kabupaten siapa saja masyarakat yang layak mendapatkan. Kami dari kenagarian lebih kurang mengusulkan 1000 kartu keluarga, tetapi data siapa saja masyarakat yang akan mendapatkan data tersebut Nagari belum mengetahui, kemudian pembagian dari Kabupaten tentu tidak semua masyarakat mendapatkan dana tersebut. Akan tetapi masyarakat yang tidak mendapatkan dana dari Kabupaten akan diusahakan mendapatkan dari dana Nagari dan itu semua sudah rapat dengan BAMUS untuk mendata jika nantinya ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari Kabupaten,” sambung Yusmardi.
Berdasarkan informasi dari masyarakat Amping Parak, bantuan langsung tunai (BLT) banyak didapatkan oleh warga yang mampu dan berpenghasilan lebih. Dari isu tersebutlah berkembangnya masalah ditengah-tengah masyarakat.
“Untuk kenagarian Amping Parak belum ada satupun warga mendapatkan bantuan sosial dan BLT, dan informasi dari masyarakat tentang pembagian dana kepada warga yang mampu tidaklah benar. Apapun bentuk bantuan covid-19 belum ada satupun yang menerima. Kami juga sudah meminta ke dinas siapa saja warga yang sudah mendapatkan PKH dan mereka yang mendapatkan bantuan PKH tidak akan diberikan bantuan tunai langsung (BLT),” ungkap Yusmardi menjelaskan.
Banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan keadaan saat ini belum juga ditanggapi pemerintah setempat. Informasi mengenai diturunkannya bantuan untuk masyarakat belum pasti adanya kapan masyarakat akan menerima.
Kami sudah mengkoordinasikan dan melakukan rapat ke Kecamatan, sebenarnya yang membagikan bantuan sosial tersebut yang bertanggungjawab adalah Pos. Setelah mengadakan rapat dengan Nagari lain beserta dengan Kapolsek, kami juga mengusulkan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) ini dilakukan di Kecamatan saja, untuk menghindari kerumunan warga.
Kemudian masalah kapan datangnya bansos dari provinsi belum bisa kami pastikan, sampai saat ini Nagari belum mendapatkan informasi yang pasti. Jadi nanti jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan BLT dari Kabupaten, maka yang belum mendapatkan akan dianggarkan oleh Nagari sebanyak 30% dari dana Nagari, sehingga dihentikan seluruh pembangunan untuk mengatasi covid-19. Khusus Kecamatan Sutera mulai dari Amping Parak, Amping Parak Timur, Pasar Taratak, Surantih satupun masyarakatnya belum menerima bantuan langsuang tunai (BLT) kecuali bantuan beras 9 kilo memang sudah dibagikan," tutup Yusmardi.
#Mel
0 Komentar