Tanah Datar,-KS,— Menindak lanjuti pertemuan MPTD dengan DPRD di tanggal 3/6/2020 yang lalu, pada pertemuan kali ini DPRD mendatangkan Kepala Dinas Sosial dan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar untuk menerangkan poin-poin yang di pertanyakan oleh MPTD tentang bantuan yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ke tingkat Pemerintah Nagari apakah sudah sesuai data yang ada di Kabupaten, Propinsi dan dari Pemerintah pusat. Dari temuan MPTD dan juga laporan masyarakat Kabupaten Tanah Datar adanya temuan ketimpangan yang terjadi di tingkat Nagari-nagari se Kabupaten Tanah Datar. Senin, (8/5/20).
Ketika ditanggapi oleh Anton Yondra. SE Wakil Ketua DPRD Tanah Datar mengatakan adanya gejolak di tengah masyarakat tentang bantuan Covid 19 ini, Walinagari- Walinagari se Kabupaten Tanah Datar menjadi bulan-bulanan umpatan oleh masyarakat, sebagai Badan Pengawasan Pemerintah Daerah, Anton sudah lakukan secara maksimal, dan masaalah data pun sudah ia serahkan dinas terkait seperti Dinas Sosial. Disaat MPTD juga menanyakan beras yang di distribusikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar DPRD langsung ngecek kegudang Bulog dengan jenis beras medium.
" Dengan adanya gejolak di tengah masyarakat tentang bantuan Covid 19 ini, Walinagari- Walinagari sekabupaten Tanah Datar menjadi umpatan oleh masyarakat. Kami sebagai Badan Pengawasan Pemerintah Daerah, kami sudah lakukan upaya secara maksimal, dan masaalah data pun sudah kami serahkan ke dinas terkait seperti Dinas Sosial, ketika MPTD menanyakan beras yang di distribusikan kami juga sudah cek ke gudang Bulog, bahkan bulog megatakan beras yang kami distribusikan adalah beras medium, itupun kawan dari DPRD mencek langsung ke lokasi."ujar Anton Yondra.
Disaat awak media mewawancarai Ketua MPTD Harry Prima Hidayat yang sering disapa masyarakat bang Harry tersebut mengatakan, jikalau memang beras itu beras medium tapi tidak ter konsumsi oleh masyarakat kita, bahkan kualitas beras yang dibagikan oleh Pemerintah yang ditemukan berbau tidak sedap, warna beras buram,dan bertepung alias kualitas beras hama. Dan yang sangat ia sayangkan lagi adanya masyarakat menjual kembali kepada oknum bulog dengan harga RP. 5000 - RP.6000/kg.Padahal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Dinas Sisial membeli beras tersebut ke bulog seharga RP.10500 per kilonya. Ketua MPTD tersebut mempertanyakan kinerja Dinas Sosial, apakah mereka sudah monitor dengan apa yang terjadi dilapangan?
"Disini saya sangat kecewa dengan hasil pengaduan masyarakat dan beberapa temuan dari rekan-rekan MPTD soal beras yang telah didistribusikan oleh Pemerintah Daerah, dari segi kualitasnya sangat perlu kami pertanyakan kepada OPD bersangkutan. Beras yang selama ini digaungkan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar dengan kualitas Medium dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi yang didapati oleh masyarakat beras bantuan tersebut berbau tak sedap, warna buram, dan bertepung serta ada kutunya alias beras hama. Apakah Dinas Sosial sudah melakukan monitor dilapangan dengan apa yang kami temukan bersama masyarakat tentang beras bantuan tersebut."tegas Ketua MPTD
Disaat audensi bersama MPTD, Forum Walinagari se Kabupaten Tanah Datar dan DPRD di gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar tersebut Kepala Dinas Sosial Drs. Yuhardi langsung menanggapi pertanyaan Ketua MPTD tentang masalah beras distribusikan Pemda dari bulog memang beras medium dan standar layak dimakan dengan harga Rp.10500 per kilonya. Ketika adanya masyarakat nenjual kembali ke oknum bulog Kadis Sosial belum percaya karna dengan Dinas membeli beras itu langsung dan pembayarannya ke Bulog pusat. Dan tidak mungkin ada oknum di bulog yang bermain hal tersebut dan kalau ada laporan akan selidiki juga akan membawa dia keranah hukum.
"Kami mendistribusikan beras medium dan standar layak dimakan oleh masyarakat dengan harga pembelian dari Bulog RP. 10500 per kilonya. Ketika adanya masyarakat menjual kembali ke oknum bulog kami belum percaya karna dengan kami membeli lansung beras tersebut serta pembayarannya di Bulog pusat. Dan tidak mungkin ada oknum di bulog yang bermain hal tersebut dan kalau ada kami akan selidiki juga akan membawa dia keranah hukum."katanya
"Dalam menaggapi masalah data, saya selaku Kadis Sosial memang banyak juga menemukan data yang ganda dan data yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapatkannya, yang seharusnya tidak mendapat, tapi dia mendapat. Tetapi saya sudah menyarankan kepada Walinagari kalau ada yang data ganda atau yang tidak wajar mendapat itu bisa di tarik kembali dananya dan bisa di alihkan masyarakat yang lain. Jikalau dananya dari anggaran APBD itu harus dikembalikan untuk kas daerah, tapi Walinagari harus membuat berita acaranya sebagai laporan kegiatan mereka." tutupnya Yuhardi kepada awak media.
Disisi lain awak media mengkonfirmasi kepada ketua Forum Walinagari Faze Andrif. SH.MH, tentang bantuan sosial di pandemi virus covid 19 ini. Faze mengatakan kalau masaalah bantuan yang dikucurkan kenagari ini memang kami menjadi caci maki serta umpatan oleh masyarakat tingkat Nagari. Ia juga sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengajukan data-data masyarakat penerima bantuan agar ditambah kuotanya. Sebab masih banyak masyarakat di Nagari yang belum tersentuh oleh bantuan tersebut.
"Kami sendiri di garda terdepan berhadapan langsung sama masyarakat juga dikatakan kami memainkan data, sedangkan kami Walinagari sudah bekerja maksimal untuk mengajukan data tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, seandai nya pihak Dinas Sosial dan DPRD tidak memperjuangkan penambahan data yang sudah kami ajukan, kami akan kewalahan menghadapi desakan keinginan masyarakat kami."katanya Faze kepada awak media.
(DST)
0 Komentar