Sasak,28 Juni 2020
Pasaman Barat-
kawasan Sumbar.Com
Program Infrastruktur Kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena peningkatan akses sanitasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) maka program padat karya tunai diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mendukung perilaku hidup bersih sehat oleh karena itu pembangunan fasilitas sanitasi dilakukan di Jorong msupun Nagari sebab hidup di lingkungan bersih memang jadi impian semua warga
Kementerian PUPR mengalokasikan dana untuk membiayai program sanitasi desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, karena Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, ENDRA YAMA PUTRA, S. Pi, didampingi Ketua Komisi IV, H.ADRIWILZA, SE.M.Pd. M Si. mengatakan Pembangunan partisipatif memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri, sehingga keterlibatan masyarakat mulai dari tahap
perencanaan-pelaksanaan-monitoring-evaluasi sebab perencanaan program ini harus berdasarkan fakta serta harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi Teknik, ekonomi dan sosialnya oleh karena itu program kerja ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat desa dan segenap program agar tahap pelaksanaan program dapat terstruktur, ungkapnya
Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat ENDRA YAMA PUTRA, S,Pi, mengatakan pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di perdesaan, termasuk pada lokasi yang menjadi target penanganan Jorong Bandar Baru, kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan pembangunan dilakukan melalui Bersama Pendamping Program Pengurus KSM, HARRY HARMEN dan Iyen, dengan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya maka ketersediaan air bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu kunci pengurangan jumlah stunting di Indonesia,khususnya di kabupaten Pasaman Barat,ungkapnya.

Pencegahan stunting dengan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi ini merupakan program prioritas nasional yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2020 di bidang kesehatan,dengan tujauan menyediakan prasarana dan sarana sanitasi yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan, dan meningkatkan pemahaman tentang sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi warga desa maka dari itu kami terus memberikan dukungan terhadap program pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita, melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Karena itu merupakan tujuan yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan program Sanitasi Perdesaan Padat Karya ini, ujarnya
Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal diharapkan dapat mendukung upaya pengurangan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan Kabupaten Pasaman Barat, HARRY HARMEN didampingi Jorong Bandar Baru, menjelaskan melalui program ini Masyarakat diberdayakan sebagai pelaku utama pembangunan fasilitas sanitasi di Jorongnya, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi SUMATRA BARAT, Ditjen Cipta Karya menyediakan
Fasilitator Kabupaten (Faskab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk memberikan pendampingan teknis dan administrasi anggaran, maka diharapkan mampu meningkatkan perluasan akses sanitasi dengan menyediakan prasarana dan sarana sanitasi yang berkualitas, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan, jelasnya
Setiap warga yang akan menerima bantuan, sebelumnya telah di data sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, Seperti, Ibu hamil, Batita, orang dengan kondisi Stunting, Disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ,sehingga adapun infrastruktur yang dibangun berupa jamban dan tangki septik individual maupun komunal ini sangat di apriesiasi oleh pemerintah Jorong dan masyarakat sebab dengan adanya program sandes yang lebih mengarah pada PKLT itu sejalan dengan himbauan pemerintah yaitu PSBB,maka Peran Pemerintah Jorong sebagai pembina Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya tingkat Jorong, diharapkan dapat melanjutkan pendampingan pada tahap Pasca konstruksi.
Terkait sumber pendanaan pemeliharaan sarana sanitasi pada dasarnya menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pihak penerima manfaat, melalui KPP dengan semangat gotong-royong dan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan prasarana adalah tanggung jawab bersama.tutupnya
(Rajo Alam)
Baca Juga
0 Komentar