LIMA PULUH KOTA KS Pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahap dua pemerintah pusat memutuskan untuk meniadakan verifikasi data penerima manfaat yang dilakukan pemerintah daerah
(pemda) Dalam rangka menjaga akuntabilitas pendataan pemerintah akan melibatkan Babinsa Dibantu Babinkamtibmas
Anggota Koramil 03/ Suliki Kodim 0306/50 Kota Sertu Irwanto mengatakan, " setidaknya ada tiga yang akan dibebankan kepada Babinsa, pertama adalah melakukan verifikasi dan sinkronisasi data penerima BLT sehingga satu keluarga penerima manfaat (KPM) tidak menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial agar tidak tumpang tindih.
Sertu Irwanto lebih lanjut menjelaskan, "pembagian Double harus dihindari dan ini menjadi Tanggung Jawab Babinsa dibantu oleh Babinkamtibmas dimasing masing Desa atau Nagari, " imbuhnya.
Kedua tugas Babinsa adalah ikut mendata calon calon penerima KPM diluar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sertu Irwanto mengatakan bahwa Babinsa harus memastikan bahwa data calon KPM sudah ada di DTKS atau belum.
Ketiga, Babinsa harus memastikan bahwa BLT Desa benar benar diterima oleh KPM dan jangan ada pemotongan pemotongan di tengah jalan.
Wali Nagari Pandam Gadang eri Suherman mengatakan, "Bapak Presiden telah mengintruksikan melalui Kemendes nanti akan dikawal oleh Babinsa dan Babinkamtibmas agar penyaluran bantuan ini lancar dan tepat sasaran, " imbuhnya.
tampak hadir dalam giat tersebut Babinsa Nagari Pandam Gadang Sertu Irwanto, Wali Nagari Pandam Gadang Eri Suherman, Sekcam Gunuang Omeh Yuhendri dan Babinkamtibmas Brigadir Aldo. Jum'at
(Pendim/Adtara)
#SALAMTERITORIAL
0 Komentar