Jakarta, Kawasansumbar.com - Seluruh petani sawit Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengadakan rapat kordinasi nasional terbatas (ratas) secara daring (13/5/2022).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum APKASINDO, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, C.APO., C.IMA ini bertujuan untuk mengkoordinasikan lebih lanjut mengenai langkah konkrit petani sawit Indonesia sebagai reaksi atas kisruh harga tandan buah segar (TBS) yang tidak menemukan titik terang.
Dalam rapat tersebut, Gulat menjelaskan materi diskusi dengan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO (11/5) di kediaman Pak Dr. Moeldoko.
Materi diskusi tersebut tentang kondisi terkini petani sawit dari Aceh sampai ke Papua, dimana Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada 5 hari terakhir sudah mulai menolak TBS petani.
Perhitungan APKASINDO, dari 1.118 PKS se Indonesia, paling tidak 25% sudah melakukan hal tersebut, sementara harga TBS petani sudah anjlok 40-70% secara merata sejak 21 hari terakhir.
Selain itu, disampaikan juga tentang Permentan 01 tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini petani sawit. Dimana 93% Petani sawit, didominasi oleh petani sawit swadaya yang melakukan usaha taninya secara mandiri (tidak bermitra), sementara Permentan tersebut hanya fokus mengatur petani bermitra (hanya 7%).
Dalam pertemuan tersebut Gulat juga memberikan usulan kepada Ketua Dewan Pembina untuk disampaikan ke Pemerintah, tentang solusi percepatan distribusi minyak goreng sawit curah (subsidi) kepelosok tanah air, karena memang APKASINDO itu hadir di 146 Kabupaten Kota se Indonesia dari 22 Provinsi.
“Pak Moeldoko sebagai Ketua Dewan Pembina, turut prihatin dengan keadaan petani sawit dan Beliau memberikan salam, tetap semangat dan tetap solid di 146 Kabupaten Kota DPD APKASINDO dari 22 DPW Provinsi.
Beliau juga menyampaikan supaya Ketua-Ketua APKASINDO tetap berkoordinasi ke Dewan Pembina serta Dewan Pakar di level DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) daerah masing-masing, sehingga langkah kebijakan APKASINDO di daerah tetap sinergis dengan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) untuk kepentingan nasional.
Beliau juga berjanji segera menyampaikan poin-poin usulan DPP APKASINDO ke Presiden dalam waktu dekat,” terang Gulat secara daring.
Dalam ratas yang hanya dihadiri oleh Ketua-Ketua APKASINDO dari Aceh sampai Papua tersebut Gulat juga menegaskan bahwa petani sawit harus bersatu dan kompak, ini masalah ekonomi rumah tangga petani sawit, tidak ada politik atau kepentingan lainnya kecuali hanya satu ‘selamatkan rumah tangga Petani Sawit Indonesia.
Pada kondisi keprihatinan ini, semua sangat dirugikan, terkhusus petani sawit yang menggantungkan hidupnya ke hasil panen harian sawit “jadi kita berpacu dengan waktu,” ujar Gulat.
Asumsi bahwa CPO hasil pembelian dari TBS Petani dengan harga murah, akan langsung dijual mahal jika kran eksport dibuka nampaknya hanya impian belaka bagi para pemilik PKS dan eksportir CPO (crude palm oil) dan turunannya.
Memang benar semula asumsi seperti itu diperkirakan akan terjadi, namun karena pasar CPO dan produk turunannya pada 10 hari terakhir sudah berangsur dikuasai oleh “runner up” Malaysia, jadi pupuslah harapan tersebut, seperti itulah pasar (suply and demand) dan kepastian adalah kata kuncinya.
“Untuk itu saya juga telah menghimbau para pemilik PKS segera melepas “timbunan CPO” nya dan refinery segera mengekspor produk turunan CPO (yang tidak dilarang tentunya) supaya tangki-tangki CPO berangsur normal. Jika korporasi PKS dan refinery tetap bertahan “menahan”, ujung-ujungnya kerugian tersebut akan kembali dipikul oleh petani (hulu) dan korporasi berikutnya, sebagaimana yang terjadi saat ini,” terang Gulat.
Terasa kentalnya animo peserta rapat untuk secepatnya mengadakan gerakan langsung dalam bentuk unjuk keprihatinan ke Istana, untuk memastikan bahwa suara petani sawit didengarkan Presiden Jokowi.
Setelah mendengar perwakilan Ketua-Ketua DPD dan DPW dari Aceh sampai Papua, tentang keluhan petani sawit di 22 Provinsi dan 146 Kab kota APKASINDO, Gulat menyimpulkan bahwa situasi ini sangat rawan dan harus disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.
Saya menghormati keinginan Ketua-Ketua APKASINDO untuk melakukan aksi dan sepakat namanya dalam bentuk ”Unjuk Keprihatinan Petani Sawit Indonesia” ke Jakarta dan semua Ketua-Ketua DPW APKASINDO (22 Provinsi) sepakat berpakaian adat budaya masing-masing. Ini juga menggambarkan bahwa “Petani Sawit adalah Bhinneka Tunggal Ika, Pemersatu Bangsa,” ujar Gulat menampung aspirasi peserta rapat.
Ketika Dorteus dari DPW Papua Barat menanyakan tanggalnya, “kita menunggu surat pemberitahuan yang segera diantar ke Mabes Polri (13/5/2022) dan semoga Bapak Kapolri berkenan dengan aksi keprihatinan petani sawit Indonesia ini, sembari berjanji akan tertib dan mengedepankan norma-norma kepatutan,” tutur Gulat
Dalam Rapat terbatas tersebut, juga dihadiri oleh Perwakilan Dewan Pakar DPP APKASINDO, Wayan Supado (Pak Tani).
Pak Tani menyampaikan supaya dalam melakukan “unjuk keprihatinan” disampaikan secara intelektual dengan selalu menghormati negara, simbol negara dan tentunya menjaga nama besar organisasi petani sawit, APKASINDO, sebagai organisasi petani terbesar di dunia.
“Saya berharap rekan-rekan petani sawit harus membuat poin-poin solusi yang disampaikan ke pemerintah ketika aksi keprihatinan nanti,” tutup Pak Tani.
# gus/ dimetri
0 Komentar