Kadis pendidikan Lecehkan profesi wartawan !!! Jurus blokir mulai dipakai ketika dikompirmasi masalah proyek

Lima puluh Kota kawasansumbar.com Menyigi proyek dinas pendidikan kabupaten limapuluh kota.saat di kompirmasi.masalah proyek kadis dinas pendidikan dan kebudayaan indrawati lansung main blokir dan awak media berusaha untuk menghubungi beliau namun beliau tidak me angkat tlpn.awak mediapun berusaha untuk mencari keberadaan beliau di dinas pendidikan hari jumat 24 juni 2022 ibuk Indrawati tidak ada ditempat.adapun kompirmasi awak media sama beliau yakni masalah proyek yakni

-Proyek TIK tehnologi informasi komonikasi

-Proyek dana alokasi khusus (DAK)

-Pokir Anggota DPRD yang ada di dinas pendidikan

Adapun ketika dikompirmasi via wsatp kepada kabib dikdas Aswanaldi beliau menjawab beliau menbenarkan banyak pokir di dinas pendidikan.tapi menutupi bahwa banyak kegiatan lain di dinas pendidikan yakni pengadaan TIK dan DAK dana alokasi khusus adapun ringakasan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah satuan kerja perangkat Daerah sebagai berikut:

-belanja modal peralatan dan mesin 17.537.832.583 (tujuh belas milyar lima ratus tigapuluh tujuh juta delapan ratus tigapuluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)

-Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

12.568.314.500

(dua belas milyar lima ratus juta enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

-Belanjan Modal Aset Tetap dan lainya.

4.299.231.016

(Empat milyar dua ratus sebilan sebilan juta dua ratus tiga puluh satu enam belas rupiah)

Pemerhati sosial dan budaya luak limopuluh dan kota payakumbuh Yudilfan Habib Dt Manti mengutarakan seharusnya pokok pikiran (pokir) dewan itu seharusnya anngota DPRD tidak menunjuk koleganya untuk melakukan pekerjaan pisik maupun non pisik.seharusnya dikalangan birokrasi memang harus yang propesional.seharusnya sebut beliau aparat penegak hukum jangan selalu menungu bola disaat orang bagi-bagi kue.wajar donk anggota dewan membagikan proyeknya ke orang dekat dia.karna aparat penegak hukum selalu yang didahulukan unsur korupsinya.seharusnya yang didahulukan menurut pemerhati sosial dan budaya luak 50kota kolusinya terlebih dahulu.kita yakin kabupaten limapuluh kota bisa pemerintahan yang bersih ungkap beliau sambil mengulung tembakaunya.

#Dendi