Ketua DPRD Dharmasraya Hadir Dalam Focus Discussion Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (PADANG) KAWASAN SUMBAR.COM -- Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya yang juga Wakil Ketua Umum Adkasi Pariyanto SH Hadir Dalam Focus Group Discussion Tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Di Padang Dengan Tema "KPBU Sebagai Alternatif Membangun Kemandirian Fiskal Daerah dan Infrastruktur"yang di laksanakan di Padang, Kamis (19/10/2023).
Kegiatan FGD dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan dibuka langsung oleh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Syukriah. Selain OPD terkait, hadir juga sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota di Sumbar di antaranya ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto SH.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Sumbar tengah menjajaki upaya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Keterbatasan APBD membuat kita harus berimprovisasi, mencari peluang-peluang lain untuk bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah,” kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
Mahyeldi menilai salah satu peluang untuk akselerasi pembangunan itu adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
“Ide menggunakan skema itu muncul setelah diskusi dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Syukriah HG yang langsung ditindaklanjuti dengan FGD ini,” katanya.
Ia berharap dengan FGD itu semua pihak berkepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota bisa lebih memahami mekanisme KPBU sekaligus kelebihan dan kekurangan menggunakan skema tersebut.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Syukriah HG menyebut anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sumbar pada 2023 relatif kecil, hanya sekitar Rp1,4 triliun. Itu pun tersebar pada beberapa sektor.
“Jika hanya mengandalkan anggaran itu pembangunan di daerah akan berjalan lambat karena itu kita menawarkan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU,” ujarnya.
Agar pemerintah daerah memahami secara penuh tentang skema itu, maka pihaknya menghadirkan seluruh pihak berkompeten untuk memberikan penjelasan secara komprehensif.
Ia berharap skema itu bisa membantu Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur karena infrastruktur adalah faktor pendukung utama perekonomian.
Di kesempatan tersebut Pariyanto juga berharap Indek pembangunan di kabupaten Dharmasraya bisa lebih Baik lagi, karena infrastruktur kita masih belum memadai dalam mendukung percepatan pembangunan Daerah karena di sebabkan terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah.
Oleh sebab itu, dibutuhkan kemandirian Daerah untuk memenuhi Kebutuhan Anggaran pembangunan infrastrukrur ini, tuturnya saat di hubungi awak media ini.
Lebih lanjut Pariyanto juga sampaikan Kita Daerah tingkat Kabupaten Harus pandai Berinovasi mencari Sumber Pendanaan pembangunan infrastruktur, Baik dari potensi Sendiri (APBD) Maupun Melalui skema pembiayaan lainnya. Dan saya sangat berharap melalui kegiatan FGD kali ini Dapat melahirkan sebuah solusi yang dapat memajukan Daerah kita secara khususnya umumnya sumatera Barat pungkas.
# Dp
0 Komentar