KAWASANSUMBAR.COM
Pasaman Barat | (Sumbar) Kabupaten Pasaman Barat mengadakan kegiatan rembuk stunting yang merupakan aksi ke-3 dari delapan aksi konvergensi stunting, pada Kamis (29/2) di Aula Kantor Bupati setempat. Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemeritah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting.
Wakil Bupati Pasaman Barat melalui Asisten Administrasi, Raf’an menegaskan bahwa pekerjaan penurunan stunting ada dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu mengkonvergensikan seluruh program kegiatan serta mengubah perilaku masyarakat.
Ia mengatakan, poin yang perlu menjadi perhatian yaitu pertama isu percepatan penurunan stunting yang merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya. Kedua setiap pihak pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha, harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional. Ketiga penajaman keteririsan isu, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai isu permasalahan dengan program kegiatan yang terbatas. Keempat keterpaduan dan keterbukaan data, merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar sasaran prioritas secara konvergen.
“Kelima terhadap pelaku usaha, baik PKS maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya atau CSR kepada sasaran yang paling super prioritas untuk mendapatkannya. Selanjutnya teristimewa kementerian atau lembaga di Pusat (Setwapres, Bina Bangda Kemendagri, BKKBN, dan K/L pemilik program lainnya). Pihak Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta beserta partner kerja selama ini yang telah membantu, terima kasih yang tak terhingga dan berharap kegiatan ke depan dapat lebih kita tingkatkan,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama Ketua DPRD, Erianto menyampaikan bahwa lembaga DPRD telah mengalokasi kegiatan penanganan stunting dan kemiskinan melalui kegiatan pokok-pokok pikiran, dan mengawal program pemerintah agar tepat sasaran.
“Ke depannya, akan lebih ditingkatkan lagi terutama dalam mengawal DAU peruntukkan untuk program yang bersasaran sesuai dengan sasaran prioritas stunting dan miskin ekstrem sesuai disampaikan oleh pemerintah daerah,” kata Erianto.
Kegiatan rembuk diawali dengan pemaparan dari Kepala Bappelitbangda Pasbar Ikhwanri. Ia menyampaikan bahwa dari 5.397 balita stunting tahun 2022, sebanyak 1.839 balita (34,18%) tidak lagi stunting pada tahun 2023, hanya 1.299 balita (24,17%) yang masih stunting.
“Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah terhadap 1.090 balita (20,20%) stunting tahun 2022 yang telah lewat usia balita. Bappelitbangda telah menyandingkan data anak stunting e-PPGBM dan ibu hamil e-Kohort Dinas Kesehatan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kepmenko PMK. 1.006 (18,70%) Balita stunting dan 782 (32,37%) ibu hamil berada pada data P3KE,” jelas Ikhwandri.
Ikhwanri melanjutkan, terdapat 67 jorong lokus prioritas utama untuk tahun 2025 yang angka prevalensi stunting dan persentase kemiskinan yang tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian utama. Tahun 2023, pemerintah daerah telah mengalokasikan sebesar 72,43 milyar (19,02% dari belanja langsung) dengan realisasi mencapai 85,12%.
“Untuk tahun 2024, telah dialokasikan sebesar 71,11 milyar, dan tahun 2025 dalam ranwal RKPD telah dialokasi sebesar 69,61 milyar, tersebar pada 16 OPD dan 11 Kecamatan," terangnya.
Kabid Kesmas Dinkes Dewi Indriani Djusair menyampaikan bahwa capaian indikator cakupan layanan spesifik yang perlu menjadi perhatian adalah pertama, remaja putri yang mengkonsumi tablet tambah darah dan pemeriksaan status anemia, kedua ibu hamil konsumsi TTD minimal 90 tablet Fe selama kehamilan, ketiga balita ASI Ekslusif, balita yang dipantau tumbuh dan kembangnya di posyandu, dan imunisasi dasar lengkap, dan keempat keluarga beresiko stunting yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Kepala Dinas DPPKBP3A Anna Rahmadia menyebutkan terdapat 27.696 keluarga resiko stunting (KRS) di Pasaman Barat, dengan intervensi yang dilakukan melalui pendampingan KRS oleh tim pendamping keluarga, penyuluhan 1.000 HPK oleh 101 kelompok Bina Keluarga Balita, penyuluhan pendewasaan usia perkawinan di 31 bina keluarga remaja dan 38 pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa, pelayanan 21 keluarga berencana.
Advise yang disampaikan oleh Saputera Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI, menjelaskan tantangan utama dalam mengejar isu stunting adalah aspek tata kelola, pelaksanaan intervens
#Rajo alam
0 Komentar