KAWASANSUMBAR.COM
Padang Panjang -- Adanya wacana yang akan merumahkan tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang, pertanggal 1 Desember 2024 menjadi keresahan bagi sekitar 1.200 Tenaga Harian Lepas (THL) dan Hononer yang telah bertugas dua tahun hingga yang telah puluhan tahun mengabdi. Hal itu, terlihat saat audiensi ratusan THL dan Honorer yang mendatangi Gedung DPRD Kota Padangpanjang untuk menyampaikan keluh kesah terkait kejelasan status mereka, jika status THL dan honorer akan dihapuskan. Menanggapi surat permohonan audiensi dari Forum Non ASN Kota Padang Panjang, DPRD lakukan hearing di ruang sidang gedung DPRD Kota Padang Panjang, Selasa (17/9/24).
Forum Non ASN yang terdiri dari seluruh Non ASN di Kota Padang Panjang ini mulai dibentuk beberapa waktu lalu, yang bertujuan untuk memperjuangkan keberlangsungan Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Diketuai oleh Riki Satria dari ratusan perwakilan Non ASN yang terdiri dari THL, honor daerah, sopir, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, PTT, tenaga pendidik dan admin sekolah ikut menghadiri audiensi tersebut.
Sementara, untuk tahun 2024, Pemko Padangpanjang akan merekrut 71 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“kedatangan kami kesini, untuk mempertanyakan kejelasan nasib kami yang telah mengabdi di Pemko Padangpanjang,” sebut Riki Satria, yang menjadi Ketua Forum Non ASN.
Disampaikannya, Forum Non ASN tersebut, merupakan wadah bagi THL dan Honorer yang ingin memperjuangkan nasib mereka, terkait dengan adanya Keputusan Kemenpan RB yang menghapuskan THL dan Honorer.
“Kami mohon pertimbangannya dari anggota dewan, terkait nasib sekitar 1.200 warga Padangpanjang yang harus kehilangan pekerjaan setelah dirumahkan nantinya,” pintanya.
Ditambahkan Roni, Anggota Forum Non ASN, kalaupun ada pengangkatan PPPK yang menjadi pengalihan dari THL dan honorer, jumlahnya hanya 71 orang dan 18 diantaranya terdiri dari formasi guru.
“Kami mohon kebijakan dari bapak dan ibu anggota dewan, karena dari hasil pertemuan dengan Pj Sekdako beberapa waktu lalu, kami disuruh untuk mencari pekerjaan lain, sementara THL dan anggarannya sudah tidak tersedia lagi,” jelasnya.
Menanggapi itu, Ketua Sementara DRPD Kota Padangpanjang Imbral, SE yang didampingi Wakil Ketua Mardiansyah, S.Kom dan belasan anggota DPRD lainnya, mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Forum Non ASN tersebut.
“Kami sangat berterima kasih telah datang kesini, karena ini memang rumah rakyat yang menjadi tempat menyampaikan aspirasi dari masyarakat Padangpanjang,” sebut Imbral.
Imbral juga meminta kepada anggota dewan yang hadir untuk menyampaikan tanggapan terkait permasalahan yang dialami oleh Forum Non ASN tersebut.
Mahdelmi, S.Sos Dt. Maninjun yang menjadi penanggap pertama menyampaikan, dirinya telah berkoordinasi dengan BKPSDM dan juga telah melaksanakan konsultasi ke Kemenpan RB terkait permasalahan THL dan honorer tersebut.
“Telah dua periode saya menjadi Ketua Komisi I yang membidangi kepagawaian ini, sehingga saya cukup mengerti dengan permasalahan yang disampaikan adik-adik ini. Kami akan memperjuangkan permasalahan ini dengan Pemko,” sebut politisi Partai Golkar itu.
Mahdelmi juga menegaskan, pihaknya telah mendesak BKPSDM untuk mempriroritaskan penerimaan PPPK dari kelompok THL dan honorer, meskipun untuk tahun 2024 baru bisa dilakukan untuk 71 PPPK.
“Kami juga telah memperjuangkan, agar anggaran untuk gaji THL dan honorer di APBD Tahun 2025 tetap ada. Karena saat ini situasi dalam tahun politik, mana tau nanti setelah Pak Prabowo dilantik, berganti lagi kebijakannya,” jelas Mahdelmi.
Dia juga membantah, untuk penerimaan PPPK dari ijazah SMA hanya dikhususkan untuk Satpol PP dan Damkar saja, tetapi itu untuk keseluruhan formasi.
“Kita sudah sampaikan itu ke pihak BKPSDM, tetapi sampai saat ini formasinya memang belum keluar, baru jumlah PPPK yang ditetapkan Kemenpan RB,” ungkapnya.
Anggota Dewan lainnya, Kiki Anugerah Dia juga menyampaikan, agar THL dan Honorer bisa bersabar. Karena permasalahan tersebut, bukan hanya terjadi di Padangpanjang, tetapi se-Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa hal ini juga sudah dibahas bersama Badan Anggran DPRD beberapa waktu lalu
Lain lagi dengan Idris, dia meminta kepada anggota dewan lainnya, kalau tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan 1.200 THL dan honorer tersebut, bagaimana dengan menganggarkan Pokir setiap tahunnya.
“Kalau masing-masing menganggarkan Pokirnya Rp1 miliar pertahun, sudah ada anggaran Rp20 miliar untuk membayar gaji THL dan honorer tersebut. Itu usulan dari saya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sementara Mardiansyah meminta kepada THL dan Honorer agar menunggu pembahasan yang dilakukan antara DPRD dengan TAPD Pemko.
“Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Saat ini, pembahasan anggaran belum bisa dilakukan karena terbentuknya AKD,” sebut politisi Partai Amanat Nasional itu.
Mardiansyah juga meminta kepada Forum Non ASN agar tidak tuntutan mereka tidak melebar dan menyinggung kelompok-kelompok yang lain.
“Kita akan memperjuangkan ini, karena Forum Non ASN juga warga Padangpanjang,” ungkapnya.
Sementara itu, Puji Hastuti, A.Md juga menyampaikan bahwa Ia bersama pihak Komisi II serta Pimpinan DPRD sebelumnya juga pernah membahas dengan BKN.
"Kami sangat mengerti perjuangan teman teman Non ASN ini, semoga kebijakan lain akan berpihak kepada Non ASN nantinya" jelas Puji.
Hal senada juga disampaikan Drs. Nasrul Efendi yang turut mendukung perjuangan Non ASN.
"Kami akan mengusahakan status THL ini mulai dari P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu sesuai kebijakan nantinya" tegasnya.
Menjelang menutup pertemuan itu, Imbral juga mengapresiasi kekompakan dari Forum Non ASN Padangpanjang itu. Apalagi, tuntutan mereka murni untuk memperjuangkan nasib mereka.
“Karena telah disampaikan ke lembaga DPRD, kami juga bersama-sama akan memperjuangkan nasib saudara kita, jika peluang Non ASN ini kecil, maka akan kita perbesar peluangnya” ungkapnya.
#RMA
0 Komentar