Padang, Kawasansumbar.com -- Kamis, 10 April 2025 – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, menerima kunjungan resmi dari Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kanwil BPN Sumbar terkait program sertipikasi aset milik Pemerintah Kota Padang Panjang.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kanwil BPN Sumbar tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai langkah strategis guna mempercepat proses sertipikasi aset-aset pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya penataan administrasi pertanahan dan pengamanan aset negara.
Kepala Kanwil BPN Sumbar, Teddi Guspriadi, menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan komitmen BPN dalam mendukung penataan aset daerah melalui percepatan program sertipikasi tanah milik pemerintah.
"Kami siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh agar proses sertipikasi aset di Padang Panjang dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu," ujarnya.
Selain membahas percepatan sertipikasi aset, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya pendataan dan penertiban administrasi kepemilikan tanah milik pemerintah daerah. Dengan sertipikasi yang lengkap dan sah, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan, meminimalisir potensi sengketa, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan aset publik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Sumbar juga menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong optimalisasi program strategis nasional di bidang pertanahan, termasuk Program Sertipikasi Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi bagian dari target prioritas pemerintah.
"Langkah-langkah konkret seperti pemetaan lokasi, verifikasi data, dan percepatan proses administrasi akan terus kami dukung agar setiap aset pemerintah terdaftar dengan baik dan memiliki kepastian hukum," tambah Teddi.
Diharapkan, melalui kolaborasi yang erat antara Kanwil BPN dan Pemerintah Kota Padang Panjang, seluruh aset yang belum tersertipikasi dapat segera ditindaklanjuti secara bertahap. Kerja sama ini juga menjadi contoh sinergi antarlembaga dalam rangka mendukung reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.
Ria
0 Komentar