Padang, Kawasansumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, telah resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, pada Senin (28/04/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah dalam memperkuat pengakuan serta perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pendaftaran tanah ulayat sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat. "Pemerintah hadir untuk memastikan tanah ulayat terlindungi secara hukum, sehingga tidak mudah tergeser oleh berbagai kepentingan," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran tanah ulayat. Kegiatan ini melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, yang menunjukkan dukungan penuh dari legislatif untuk program percepatan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, Menteri Nusron juga menyerahkan sejumlah sertipikat, termasuk Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan, Kota Pariaman. Penyerahan sertipikat ini menjadi simbol konkret komitmen negara dalam melindungi hak masyarakat adat.
Usai sosialisasi, Menteri Nusron melanjutkan agendanya dengan memberikan pengarahan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat di Kantor Gubernur. Dalam pengarahan tersebut, ia membahas kebijakan pertanahan dan tata ruang, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk aktif mempercepat pengadministrasian tanah ulayat.
Menteri Nusron didampingi sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Iskandar Syah, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang efektif dalam mempercepat proses pendaftaran tanah ulayat di Indonesia, sekaligus memperkuat eksistensi masyarakat hukum adat di tengah dinamika pembangunan nasional.
Ria
0 Komentar