Padang, Kawasansumbar.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat pada Kamis, 28 Agustus 2025, menyelenggarakan kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring bertempat di Ruang Rapat Bundo Kanduang Kanwil BPN Sumbar, serta diikuti oleh pejabat pengadaan barang/jasa se-Sumatera Barat. Untuk peserta luring, hadir perwakilan dari enam daerah, yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pesisir Selatan, sementara peserta lainnya bergabung melalui Zoom Meeting.
Acara menghadirkan narasumber dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan, yaitu Bapak Fio Rezano, S.E., M.M. dan Ibu Okto Namara, S.E., M.M., yang memberikan pembekalan mengenai implementasi Mini Kompetisi melalui E-Katalog Versi 6 (INAPROC) serta sosialisasi regulasi terbaru Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Dalam paparannya, Bapak Fio Rezano menegaskan bahwa Mini Kompetisi merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pengadaan sekaligus mendorong terciptanya kompetisi yang sehat, transparan, dan berpihak pada produk dalam negeri serta UMKM. Sementara itu, Ibu Okto Namara menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM pengadaan agar pejabat pengadaan mampu memanfaatkan e-Katalog V6 secara optimal dan memastikan target belanja Produk Dalam Negeri dan UMKM dapat tercapai.
Selain membahas kebijakan, peserta juga mendapatkan pendampingan teknis mulai dari pembuatan kompetisi, evaluasi penyedia, hingga penerbitan surat pesanan digital. Rencana Pengadaan Foto Tegak serta Validasi dan Digitalisasi turut menjadi salah satu agenda penting yang akan dilaksanakan melalui skema mini kompetisi sesuai dengan ketentuan LKPP. Melalui kegiatan ini, Kanwil BPN Sumbar menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi digital pengadaan barang/jasa, memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di Sumatera Barat.
Ria
0 Komentar