kAWASAMSUMBAR.COM
Lima Puluh Kota | (sumbar) Pemerhati Luak Limopuluah Yudilfan Habib Datuak Monti memberikan tanggapan terkait retaknya hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Lima Puluh Kota. DPRD menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
Di tambah, anggota DPRD juga menyoroti besarnya belanja tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai yang dinilai membebani keuangan daerah. Bahkan tunjangan Sekda saja lebih tinggi dari tunjangan Sekda Pemprov Sumbar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sampai di angka 100 miliar.
Akibat dari ditolaknya LPP APBD 2024 tersebut, APBD Perubahan 2025 dan Rancangan APBD 2026 dieksekusi dengan payung hukum Peraturan Bupati, bukan Peraturan Daerah (Perda).
"Ada potensi Bupati Lima Puluh Kota, dikibuli anak buah sendiri. Oknun ASN yang ingin bermain kelabakan ketika harus menghadapi legislator yang berpengalaman," ujarnya kepada media ini, Rabu (3/9).
Datuak Monti juga menyampaikan kekhawatirannya kepada Safni selaku bupati, jika tidak memiliki tim pendukung yang solid, apalagi untuk pembahasan anggaran untuk daerah. Menurutnya, kepala daerah seperti ini perlu dikelilingi oleh individu-individu dengan pengalaman di dunia politik dan birokrasi.
"Itu yang sangat saya khawatirkan, mereka harus menyiapkan orang-orang yang bisa mendampingi, bagi mereka kepala daerah yang hanya memiliki pendidikan yang rendah," ujarnya.
Tanpa dukungan seperti itu, Habib Datuak Monti memperkirakan kemungkinan terjadinya kekisruhan atau ketidakmampuan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan. Minimnya pendidikan dan pengalaman dapat menjadi kendala besar jika kepala daerah tidak mampu memahami mekanisme pemerintahan dan membangun sinergi dengan berbagai pihak.
"Fenomena ini menjadi pengingat bahwa gelar pendidikan memang bukan satu-satunya ukuran. Tetapi tetap menjadi bagian penting dalam kesiapan seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan besar di dunia pemerintahan," katanya.
'Kepala daerah lulusan SMA harus membuktikan diri dengan menunjuk tim yang kompeten dan menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memilih mereka," katanya menambahkan.
#DD
0 Komentar