Padang | (sumbar) Suasana Kota Padang mendadak memanas siang ini. Tim Intelijen dan Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Padang melakukan operasi besar-besaran yang menyita perhatian publik. Dua lokasi milik BSN, anggota DPRD Sumatera Barat sekaligus pengusaha, resmi digeledah dan disegel. Operasi berlangsung tegang selama tiga jam, dari pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, dan menjadi tontonan warga sekitar.
Penggeledahan dilakukan dirumah pribadi BSN di Lapai, Kecamatan Nanggalo dan Kantor PT Benal Ichsan Persada (PT BIP) di kawasan By Pass
Dengan rompi coklat khas Korps Adhyaksa, puluhan penyidik masuk-keluar membawa tumpukan dokumen, CPU komputer, serta berkas-berkas keuangan perusahaan yang diyakini berkaitan dengan dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja (KMK) yang mencapai Rp34 miliar.
KEJARI,“Ini Bagian dari Penyidikan. Kerugian Negara Sangat Besar.”
Kepala Kejari Padang, Koswara, membenarkan bahwa operasi hari ini merupakan langkah lanjutan dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang telah resmi naik status sejak SPRINDIK terbit pada 27 Juni 2024.
“Penggeledahan ini untuk mencari dan mengamankan bukti. Semua dilakukan sesuai prosedur dan kebutuhan penyidikan,” ujar Kepala Kejari Padang, Koswara.
Dokumen bank, laporan keuangan, surat fasilitas kredit, serta data jaminan (bank guarantee) terlihat dibawa keluar oleh penyidik. Menurut sumber internal kejaksaan, barang-barang inilah yang menjadi kunci pembongkaran dugaan penyimpangan kredit modal kerja yang diberikan melalui skema perbankan.
Hasil audit BPKP menaksir potensi kerugian negara mencapai Rp34 miliar.
Angka itu langsung membuat publik geger, mengingat BSN adalah anggota DPRD aktif dan juga PT BIP adalah perusahaan yang kerap mengerjakan proyek-proyek penting
Dana yang diselidiki merupakan fasilitas kredit modal kerja bernilai besar.
Lebih jauh, penyidik telah memeriksa 20 saksi, termasuk sejumlah pejabat perusahaan, pegawai bank, dan rekanan bisnis.
Penyidikan yang awalnya senyap kini berubah menjadi kasus besar yang tak bisa ditutupi lagi.
Sebelumnya, BSN disebut pernah mangkir dari panggilan penyidik. Baru pada pemanggilan berikutnya ia datang untuk diperiksa sebagai saksi.
Fakta ini membuat publik bertanya-tanya," Apakah ada upaya mengulur waktu?"
"Apakah ada kekuatan politik yang bermain?"
"Mengapa kasus sebesar ini baru mencuat secara terbuka sekarang?"
Pertanyaan-pertanyaan itu kini memenuhi ruang publik, terutama setelah segel kejaksaan menempel di rumah dan kantornya.
Warga yang tinggal di sekitar lokasi Lapai dan By Pass mengabadikan proses penggeledahan. Foto dan video penyidik Kejari berseliweran di WhatsApp Group, Facebook, dan TikTok hanya hitungan menit setelah operasi dimulai.
Pada pukul 11.30 WIB, tagar #PenggeledahanPadang, #DugaanKorupsi34M, dan #AnggotaDPRD mulai viral di media sosial.
Postingan dari Padang TV serta beberapa akun lokal mendapat ribuan interaksi.
Kasus ini kini bukan hanya persoalan hukum, tetapi fenomena publik.
Lembaga Bantuan Hukum Padang dan sejumlah aktivis antikorupsi merespons cepat.
Mereka menuntut, Kejari Padang mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Tidak ada intervensi politik. Tidak ada skenario penghentian perkara. Kerugian negara harus dikembalikan sampai rupiah terakhir
Menurut mereka, nilai Rp34 miliar bukan angka kecil, itu dana publik yang seharusnya kembali ke masyarakat.
Penggeledahan dramatis hari ini bukan hanya operasi biasa.
Ini penanda bahwa Kejari Padang sedang menekan gas penuh untuk membongkar dugaan korupsi bernilai puluhan miliar.
Publik kini menunggu apakah BSN, seorang anggota DPRD aktif yang akhirnya akan ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini sudah terlanjur viral, jadi tidak mungkin lagi ditutup-tutupi.
Semua mata kini mengarah ke Kejaksaan Negeri Padang (rel)
0 Komentar