KAWASANSUMBAR.COM
lima Puluh Kota | (sumbar) Pemerhati daerah Datuak Monti mengungkapkan kekhawatirannya terkait seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) setingkat Eselon II di Kabupaten Limapuluh Kota. Menurutnya, terdapat potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk dugaan pemilihan berdasarkan kedekatan personal bukan kompetensi.
"Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota terkait klaim tersebut.
Dt. Monti menyampaikan kekhawatirannya kepada Bupati Safni terkait pentingnya memiliki tim pendukung yang solid, terutama dalam pembahasan anggaran dan pengelolaan pemerintahan. Kepala daerah, katanya, perlu dikelilingi oleh individu dengan pengalaman politik dan birokrasi.
"Ada potensi KKN dalam pemilihan jabatan Eselon II. Ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang satu kampung dengan Bupati. Jika hal ini benar dilakukan, oknum kepala dinas yang akan dilantik akan kesulitan menghadapi legislator yang berpengalaman," ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran terkait kemampuan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan jika tidak didukung oleh tim yang kompeten. "Minimnya pendidikan dan pengalaman dapat menjadi kendala besar jika kepala daerah tidak mampu memahami mekanisme pemerintahan dan membangun sinergi dengan berbagai pihak," tambahnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa gelar pendidikan bukan satu-satunya ukuran, meskipun tetap menjadi bagian penting dalam kesiapan pemimpin.
Beberapa Jabatan Eselon II Masih Kosong
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota telah melakukan beberapa pengisian jabatan Eselon II, namun masih ada beberapa posisi yang kosong atau diisi oleh pelaksana tugas. Jabatan yang masih terbuka antara lain:
- Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Proses seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan sistem merit, melalui tahapan pendaftaran online, seleksi administrasi, tes kompetensi (makalah, assessment, wawancara). Berikut hasil nilai beberapa calon:
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Dian Permatati: 349,27
- Aimel Nazra: 339,31
- Deni Hendra: 337,27
- Afrizal: 330,89
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Orlanda: 336,93
- Deki Yusman: 326,60
- Yalbaku Jevino: 323,98
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Deki Yusman: 329,40
Khris LA Deva: 320,42
- Irwandi: 319,42
- Zaimar Hakim: 318,62
4. Kepala Dinas Kesehatan
- Deni Hendra: 344,27
- Flora Prima: 329,13
Budi Andri: 328,24
- Dharma Heri: 313,84
5. Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Dian Permatati: 338,11
- Zainal Jusmar: 333,51
- Muhammad Rifki: 330,82
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Aimel Nazra: 342,91
- Antoni: 337,13
Flora Prima: 335,33
Kekhawatiran Terkait Nepotisme dan Efisiensi Anggaran
Dt. Monti menegaskan bahwa operasional pemerintahan tidak akan berjalan baik jika pengangkatan berdasarkan kedekatan personal atau kesamaan daerah asal tanpa memperhatikan kompetensi dan kredibilitas. "Ada isu yang beredar bahwa dua orang yang satu kampung dengan Bupati akan dilantik sebagai kepala dinas, padahal rekam jejaknya belum teruji. Ini sangat berbahaya jika dilakukan dengan memaksakan," katanya.
Saat ini, pemerintahan daerah tengah menghadapi kondisi yang perlu mengutamakan efisiensi anggaran, sementara masyarakat khususnya petani masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup. Namun, Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk pelaksanaan seleksi terbuka, termasuk honor panitia dan pakar yang menguji calon pejabat.
"Harapannya, hasil seleksi sesuai dengan harapan masyarakat: pejabat yang berkualitas, memiliki pengalaman teruji, dan penjenjangan karir yang jelas sesuai dengan jabatan yang akan diemban," ujar Dt. Monti. Ia juga menambahkan bahwa kepala daerah yang merupakan lulusan SMA harus membuktikan diri dengan menunjuk tim yang kompeten dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Catatan Redaksi: Tim redaksi akan terus mengikuti perkembangan informasi terkait seleksi jabatan Eselon II ini dan akan segera menyampaikan tanggapan resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota setelah didapatkan.
#Dendi
0 Komentar