KAWASANSUMBAR.COM
Lima Puluh Kota | (sumbar) Anjloknya harga gambir di Kabupaten Limapuluh Kota kini bukan lagi sekadar persoalan pasar, melainkan telah menjelma menjadi soal tanggung jawab politik kepala daerah. Kunjungan kerja Bupati ke India yang sebelumnya dipromosikan sebagai langkah strategis diplomasi dagang, belum memberikan dampak yang terasa bagi petani. Harga gambir justru ambruk dan krisis sosial mulai mengemuka, Minggu (18/1/2026).
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat kunjungan ke India dilakukan, harga gambir kering masih berada di kisaran Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram. Awal tahun ini, harga terjun bebas ke level Rp30 ribuan – penurunan hampir 50 persen yang terjadi tanpa adanya kebijakan penyangga dari pemerintah daerah.
Wirpentati, seorang petani gambir, mengungkapkan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, Bupati adalah pemegang kendali arah kebijakan ekonomi lokal. Karenanya, penurunan harga gambir tidak bisa lagi ditimpakan semata-mata pada mekanisme pasar global.
"Ketika pemerintah memilih tampil ke luar negeri tetapi gagal mengamankan petani di dalam negeri, maka hal ini menunjukkan kekurangan dalam perencanaan kebijakan," ujarnya, menilai kunjungan ke India hanya berhenti pada seremoni dan publikasi.
Sampai saat ini, belum ada kebijakan lanjutan berupa kontrak dagang yang transparan, jaminan harga dasar, maupun perlindungan terhadap praktik tata niaga yang dikuasai segelintir pembeli besar.
"Harga segini tidak menutup biaya pengolahan. Kalau pemerintah benar-benar bekerja, harga minimal harus Rp75 ribu sampai Rp80 ribu per kilo," katanya.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran akan kurangnya peran pemerintah daerah dalam melindungi warga dari guncangan ekonomi. Bupati tidak bisa bersembunyi di balik alasan fluktuasi pasar, karena pasar yang dibiarkan tanpa intervensi adalah pilihan kebijakan.
Dampak sosial juga mulai terasa. Wirpentati yang memiliki kebun gambir di Kecamatan Mungka menyebut, anjloknya harga telah memicu tekanan ekonomi dan ketegangan sosial di tingkat akar rumput. "Beban keluarga makin berat, banyak petani mulai putus asa," ujarnya.
Situasi ini memperjelas bahwa krisis gambir bukan sekadar masalah teknis, melainkan tantangan bagi kepemimpinan ekonomi daerah. Jika Bupati berani menyampaikan narasi keberhasilan ke luar negeri, maka ia juga harus berani bertanggung jawab ketika kebijakan itu tidak menghasilkan hasil yang diharapkan.
Petani menginginkan langkah tegas dari pemerintah daerah, seperti penetapan harga minimum, penataan ulang tata niaga, pembatasan dominasi pembeli besar, dan penguatan koperasi petani. Tanpa itu, kunjungan luar negeri hanya akan tercatat sebagai perjalanan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi petani.
"Dalam demokrasi lokal, pertanggung jawaban bukan hanya soal laporan administrasi, tetapi keberanian mengakui kekurangan dan memperbaikinya. Jika itu tidak dilakukan, maka krisis gambir Limapuluh Kota akan menjadi catatan yang melekat pada kepemimpinan saat ini," tutup Wirpentati.
#Dendi
0 Komentar