KAWASANSUMBAR.COM
PADANG PANJANG | (sumbar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (20/4/2026), di ruang sidang DPRD Padang Panjang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri, serta dihadiri Wali Kota Hendri Arnis, unsur Forkopimda, jajaran kepala OPD, dan undangan lainnya.
Dalam penyampaian resmi yang diwakili anggota DPRD Hendra Saputra, dewan menegaskan bahwa rekomendasi ini merupakan hasil telaah komprehensif terhadap LKPJ yang sebelumnya disampaikan pada 30 Maret 2026. Evaluasi tersebut mencakup kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan secara makro, pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan.
Sejumlah catatan strategis menjadi perhatian utama DPRD. Di antaranya terkait kebutuhan mendesak pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkantoran bagi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Kantor Lurah Koto Katiak, BPBD, Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, Dinas PUPR, serta Perkim LH. DPRD menilai kondisi fasilitas saat ini sudah tidak representatif dan berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan publik.
Selain itu, DPRD juga merekomendasikan pemisahan beberapa OPD dengan fungsi yang berbeda, seperti BPBD dan Kesbangpol, serta Satpol PP dan Damkar, guna meningkatkan fokus kerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Persoalan infrastruktur dasar turut menjadi sorotan, khususnya terkait penanganan banjir di wilayah Kelurahan Balai-Balai dan Pasar Baru. DPRD mendesak Dinas PUPR untuk segera merumuskan solusi konkret dan berkelanjutan guna mengatasi persoalan tersebut.
Dalam aspek tata kelola keuangan, DPRD menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap dana transfer ke daerah (TKD). Peran Inspektorat dan Bagian Hukum dinilai krusial dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
Sektor lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius. DPRD meminta agar program akreditasi UPTD Laboratorium di Dinas Perkim LH diprioritaskan dan dianggarkan pada perubahan APBD 2026, mengingat fungsinya yang vital dalam pengujian kualitas lingkungan.
Di sisi lain, pengelolaan persampahan dinilai masih perlu pembenahan. DPRD mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penguatan bank sampah, serta kerja sama dengan pihak swasta. Evaluasi terhadap kinerja petugas kebersihan di tingkat kelurahan juga menjadi bagian dari rekomendasi.
Isu ekonomi kerakyatan turut mendapat perhatian, khususnya terkait pengelolaan kios di pasar pusat. DPRD mencatat adanya tunggakan sewa yang signifikan hingga mencapai sekitar Rp17 miliar. Untuk itu, pemerintah daerah diminta merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan, tanpa merugikan para pedagang, mengingat pasar merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Penataan kawasan pasar, termasuk area kuliner, juga dinilai perlu pembenahan. DPRD menekankan pentingnya penataan lapak yang lebih tertib, seragam, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.
Dalam sektor transportasi, DPRD meminta Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi kebijakan sistem satu arah (one way) serta melakukan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang mencapai sekitar 35 persen menjadi indikator perlunya penyesuaian kebijakan agar tercipta ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.
Tak kalah penting, DPRD juga menyoroti perlindungan terhadap anak. Penanganan kasus perundungan, kekerasan, dan pelecehan dinilai masih belum optimal. Untuk itu, DPRD mendorong penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terpadu lintas OPD serta percepatan penyelesaian Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak pada tahun 2026.
Melalui rekomendasi ini, DPRD menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan arah pembangunan daerah berjalan lebih terarah, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
#RMA
0 Komentar