Sumbar, Kawasansumbar.com -- Sertipikat hak atas tanah sering dipahami sebagai bukti kepemilikan yang “tidak bisa diganggu gugat”. Padahal dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, sertipikat tetap dapat dibatalkan apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan menyatakan bahwa hak tersebut batal atau tidak sah.
Namun perlu dipahami, pembatalan sertipikat tidak terjadi secara otomatis hanya karena ada putusan pengadilan. Tetap diperlukan tindakan administratif dari pejabat pertanahan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Putusan Pengadilan Tidak Otomatis Menghapus Sertipikat
Umumnya sering muncul anggapan bahwa begitu hakim memutus “sertipikat batal”, maka sertipikat tersebut langsung tidak berlaku. Secara hukum, itu tidak tepat.
Putusan pengadilan yang telah inkracht memang wajib dilaksanakan. Namun pelaksanaannya dalam sistem administrasi pertanahan dilakukan melalui penerbitan keputusan pembatalan oleh pejabat yang berwenang, baik Menteri maupun Kepala Kantor Wilayah, sesuai kewenangannya.
Artinya, ada tahap administratif yang harus dilalui agar data dalam buku tanah, peta pendaftaran, dan sistem informasi pertanahan benar-benar diperbarui.
Kapan Putusan Bisa Ditindaklanjuti?
Tidak semua putusan otomatis bisa dieksekusi dalam bentuk pembatalan administratif.
Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menegaskan bahwa pembatalan dapat dilakukan apabila amar putusan secara tegas menyatakan batal, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap:
penetapan hak atas tanah
pendaftaran hak pertama kali
pemeliharaan data pendaftaran tanah
sertipikat pengganti
sertipikat Hak Tanggungan
dan produk hukum pertanahan lainnya
Jika amar putusan tidak secara jelas dan tegas menyatakan pembatalan, maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah putusan tersebut memang relevan untuk ditindaklanjuti secara administratif.
Syarat Permohonan Pembatalan
Pihak yang menang perkara tidak serta-merta menunggu BPN bergerak sendiri. Ia harus mengajukan permohonan pembatalan melalui Kantor Pertanahan dengan melampirkan:
surat permohonan
identitas pemohon yang dilegalisir dan kuasanya (jika dikuasakan)
asli surat kuasa (jika dikuasakan)
fotokopi bukti-bukti pemilikan/penguasaan atas tanah pemohon yang dilegalisir
dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan Pembatalan
salinan putusan pengadilan yang telah dilegalisir
berita acara pelaksanaan eksekusi (dalam kondisi tertentu)
Berita acara eksekusi tidak selalu diperlukan apabila:
1. melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,
2. Tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik disaksikan paling kurang 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
Kondisi di Mana Putusan Tidak Dapat Dilaksanakan
Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 juga memberikan batasan. Ada kondisi tertentu di mana putusan tidak dapat langsung dilaksanakan, misalnya:
terdapat putusan lain yang bertentangan
objek tanah sedang dalam status sita
letak dan batas tanah dalam putusan tidak jelas
tanah telah berubah status menjadi tanah negara
putusan tidak relevan dengan objek yang dimohon pembatalan
Dalam situasi seperti ini, pejabat pertanahan wajib memberitahukan alasan kepada pemohon dan bahkan kepada pengadilan.
Bagaimana Jika Sudah Beralih ke Pihak Ketiga?
Ini bagian yang sering menimbulkan polemik.
Apabila hak atas tanah telah beralih kepada pihak ketiga yang beritikad baik, dan pihak tersebut tidak menjadi pihak dalam perkara, maka pembatalan tidak dapat dilakukan secara administratif.
Dalam kondisi tersebut, penyelesaiannya harus ditempuh melalui upaya hukum lanjutan di pengadilan. Prinsip perlindungan pihak ketiga beritikad baik tetap dijaga dalam sistem hukum pertanahan.
Jika Tanah Dibebani Hak Tanggungan
Apabila sertipikat yang dibatalkan sedang dibebani Hak Tanggungan (misalnya diagunkan ke bank), maka perlu dilihat apakah pemegang Hak Tanggungan menjadi pihak dalam perkara.
Jika tidak menjadi pihak dan tidak dinyatakan batal dalam putusan, maka pemegang Hak Tanggungan harus diberi pemberitahuan dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebelum pembatalan dilaksanakan.
Ini untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap kreditur.
Apa yang Dilakukan Setelah Pembatalan?
Setelah Surat Keputusan pembatalan diterbitkan:
dilakukan pencatatan pada buku tanah
dilakukan perubahan pada daftar umum pertanahan
dilakukan pembaruan dalam sistem informasi penanganan kasus
Dalam hal tanah sebelumnya merupakan aset instansi pemerintah, proses penghapusan aset harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum hak baru dapat ditetapkan kepada pihak pemenang perkara.
Penegasan
Permen 21 Tahun 2020 menegaskan satu hal penting, BPN tidak membatalkan sertipikat karena ingin membatalkan, tetapi sebagai pelaksana putusan pengadilan melalui mekanisme administratif yang tertib.
Putusan pengadilan memberikan dasar hukum. Pejabat pertanahan melaksanakan pembatalan melalui prosedur administrasi.
Keduanya saling terkait, tetapi tidak bisa saling menggantikan.
Kesimpulan
Pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan proses otomatis, melainkan proses administratif yang harus memenuhi syarat dan tahapan tertentu.
Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 mengatur secara jelas:
kapan putusan dapat dilaksanakan
siapa yang berwenang membatalkan
apa saja syaratnya
serta batasan-batasan hukum yang harus diperhatikan
Dengan demikian, kepastian hukum tetap terjaga, baik bagi pemenang perkara, pihak ketiga, maupun lembaga keuangan yang terkait.
RIA
){kind=link}
0 Komentar