SARILAMAK, ks - Akhir Mei lalu, Eri Saputra tampak panik. Pria 45 tahun itu mondar mandir, dari pagi sampai malam di sekitar lorong salah satu rumah sakit swasta yang berada di Kota Payakumbuh. Dari raut wajah warga asal Kecamatan Lareh Sago Halaban itu, terpancar kegelisahan yang mendalam.
"Sabar da, bapak sudah tampak membaik, tidak usah terlalu gelisah,"ucap salah seorang petugas rumah sakit kepada Eri yang baru keluar dari ruangan perawatan.
Eri sudah tiga hari tidak tidur. Selama tiga hari itu, pria tegap itu sedang menjga bapaknya yang sedang dirawat disana. Bpaknya yang sudah berumur hampir 70 tahun sedang mengalami sakit, boleh dikatakan agak parah.
Yang membuat Eri panik, tidak saja soal kesehatan bapaknya tetapi juga soal biaya berobat. Bapaknya terdaftar sebagai pasien umum karena tidak memiliki BPJS Kesehatan. Selama 3 hari dirawat, biaya berobat bapaknya itu sudah diangka Rp 6 jutaan. Pikirannya kacau, entah bagaimana cara melunasi biaya sebesar itu, apalagi dirinya dari keluarga yang kurang mampu.
Pihak rumah sakit sudah memberi peluang agar Eri segera mengurus BPJS Kesehatan. Eri pun mendatangi berbagai kantor pemerintahan. Dengan perjuangan yang begitu berat akhirnya orang tuanya itu sudah diusulkan sebagai penerima bantuan untuk didaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan, itupun harus menunggu diaktifkan selama 14 hari kedepannya.
Untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sifatnya harus segera dibayarkan, Eri meminta bantuan, sumbangan sana sini demi melunasi tunggakan berobat orang tuanya.
Keluarga Eri itu gambaran satu dari sekian ribu warga kurang mampu di Kabupaten Limapuluh Kota yang belum atau tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.
Sehingga, apabila ada warga yang tidak memiliki BPJS atau kepesertaan BPJS tidak aktif sedang dalam kondisi darurat untuk berobat ke rumah sakit, mau tidak mau harus terdaftar sebagai pasien umum. Nb
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota Dokter Budi Andri mengatakan, untuk saat ini bagi warga Kabupaten Limapuluh Kota mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, kepesertaannya memang belum bisa lagsung aktif. Harus menunggu hingga 14 hari kedepan.
"Ini kelemahan kita, peserta BPJS Kesehatan yang baru memang belum bisa langsung aktif. Ini pengaruh dari kepesertaan BPJS Kesehatan daerah belum mencapai Universal Health Coverage (UHC),"ujar Dokter Budi.
UHC merupakan upaya daerah untuk memastikan setiap warga memiliki akses ke layanan kesehatan esensial yang berkualitas di mana dan kapan pun dibutuhkan. Syarat mencapai UHC itu, ujarnya, kepesertaan BPJS Kesehatan suatu daerah harus mencapai 98 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Limapuluh Kota baru mencapai 96 persen.
"Ini yang sedang diupayakan oleh Bupati, bagaimana kepesertaan BPJS Kesehatan diangka 98 persen. Ini membutuhkan biaya yang cukup besar,"katanya.
Hal yang sama dikatakan Kepala Badan Keuangan Daerah Ahmad Zuhdi Perama Putra, untuk tahun ini anggaran daerah mencukupi untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi kelurga kurang mampu. Dengan adanya anggaran tersebut, Kabupaten Limapuluh Kota sudah bisa memenuhi target sebagai daerah status UHC.
Sementara, perjuangan Bupati Limapuluh Kota Haji Safni berkunjung sampai ke pemerintah pusat untuk mewujudkan UHC, membuahkan hasil.
Setidaknya, anggaran daerah mampu membayar iuran BPJS Kesehatan warganya agar bisa mencapai UHC tersebut.
"Ada tambahan dari anggaran daerah sebesar Rp 6,9 Miliar untuk mewujudkan 98 persen warga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini sudah dianggarkan dan segera dibayarkan"ujar Bupati Safni.
Dengan tambahan anggaran sebesar itu, sudah 98 persen warga Limapuluh Kota terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Diakui Bupati, tahun ini saja total anggaran daerah untuk BPJS Kesehatan dialokasikan sebesar Rp 37,5 Miliar.
"Total warga kita yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebanyak 71.247 jiwa dengan rincian Jamkesda murni sebanyak 48.723 jiwa dan 22.524 jiwa jaminan kesehatan Sumbar Sakato. Mudah-mudahan Juli ini UCH sudah tercapai, BPJS mati bisa langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari. Jaminan kesehatan masyarakat adalah komitment kita serta tanggung jawab daerah"kata Bupati Safni. (Liputan Khusus)
0 Komentar