Sumbar, Kawasansumbar.com -- Tanah merupakan salah satu aset negara yang memiliki nilai strategis karena menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aset tanah milik pemerintah harus dikelola secara tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum agar dapat dimanfaatkan secara optimal serta terlindungi dari berbagai potensi permasalahan.
Salah satu bentuk perlindungan terhadap aset negara adalah melalui sertipikasi tanah yang didukung dengan pengelolaan aset yang baik. Sertipikasi tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah negara, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan tertib administrasi barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD).
Mengapa Tanah Milik Negara Harus Disertipikatkan?
Kewajiban sertipikasi tanah milik negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa barang milik negara maupun barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah wajib disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
Dengan adanya sertipikat, status hukum tanah menjadi jelas sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap aset negara dari sengketa, penguasaan oleh pihak lain, maupun penyalahgunaan pemanfaatan tanah.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Pengelolaan BMN?
Pengelolaan aset tanah negara merupakan tanggung jawab bersama beberapa pihak sesuai kewenangannya.
Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan untuk Barang Milik Negara dan Sekretaris Daerah untuk Barang Milik Daerah. Pengelola Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
Selanjutnya, Pengguna Barang adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk BMN serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk BMD. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengguna Barang juga dapat melimpahkan kewenangan tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang.
Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran dalam melaksanakan sertipikasi tanah milik negara sebagai bagian dari pengamanan aset pemerintah.
Tiga Pilar Pengamanan Aset Tanah Negara
Pengamanan aset tanah tidak hanya dilakukan melalui penerbitan sertipikat. Pengelolaan aset yang baik mencakup tiga aspek utama, yaitu administrasi, fisik, dan hukum.
1. Pengamanan Administrasi
Pengamanan administrasi bertujuan mewujudkan tertib penatausahaan aset melalui kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan keberadaan tanah negara.
Dokumen tersebut antara lain meliputi:
dokumen penatausahaan BMN, seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Inventaris Barang;
dokumen pengelolaan BMN, seperti perjanjian sewa atau pinjam pakai; serta
dokumen perolehan tanah, misalnya dokumen pengadaan tanah maupun surat pelepasan hak.
Administrasi yang tertib menjadi dasar penting dalam proses pengelolaan maupun sertipikasi aset pemerintah.
2. Pengamanan Fisik
Pengamanan fisik dilakukan agar aset negara tetap berada dalam penguasaan pemerintah dan terhindar dari penguasaan pihak lain.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
menguasai fisik bidang tanah;
memasang patok batas;
memasang papan atau tanda kepemilikan sebagai Tanah Milik Negara.
Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan awal yang dapat mencegah terjadinya sengketa maupun penguasaan tanpa hak.
3. Pengamanan Hukum
Pengamanan hukum dilakukan dengan memperkuat status kepemilikan aset melalui proses inventarisasi, identifikasi, dan sertipikasi tanah.
Inventarisasi yang baik akan memudahkan instansi pemerintah mengajukan permohonan sertipikasi kepada Kantor Pertanahan sesuai lokasi aset sehingga setiap bidang tanah memiliki kepastian hukum yang jelas.
Sertipikasi Tanah Aset Pemerintah Kini Dilaksanakan Secara Elektronik
Seiring transformasi digital pelayanan pertanahan, proses sertipikasi tanah aset pemerintah telah dilaksanakan secara elektronik.
Melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, instansi pemerintah dapat mengajukan layanan pertanahan melalui Aplikasi Mitra Instansi Pemerintah. Hasil layanan tersimpan dalam Brankas Elektronik, sementara Sertipikat Elektronik dapat dicetak sebagai salinan resmi di Kantor Pertanahan apabila diperlukan.
Digitalisasi ini memberikan berbagai manfaat, antara lain:
pelayanan yang lebih cepat dan efisien;
keamanan dokumen yang lebih baik;
kemudahan akses dokumen elektronik;
mendukung tertib administrasi aset pemerintah.
Inventarisasi Aset Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku
Selain sertipikasi, pemerintah juga melaksanakan inventarisasi aset tanah instansi pemerintah melalui Aplikasi Sentuh Tanahku.
Melalui aplikasi ini, instansi pemerintah dapat melakukan pendataan aset, pengisian informasi bidang tanah, delineasi batas bidang, unggah dokumen pendukung, hingga memantau hasil verifikasi oleh Kantor Pertanahan. Data yang telah diverifikasi akan menjadi bagian dari basis data spasial aset pemerintah.
Inventarisasi ini memiliki manfaat penting, yaitu:
meningkatkan kualitas data aset pemerintah;
memperkaya basis data spasial pertanahan;
membantu mencegah tumpang tindih penerbitan sertipikat; dan
mendukung perencanaan pengelolaan aset secara lebih akurat.
Mengapa Pengelolaan Aset Harus Dilakukan Sejak Dini?
Tidak sedikit permasalahan pertanahan bermula dari administrasi aset yang tidak tertib, batas tanah yang tidak jelas, atau belum adanya sertipikat atas tanah yang dikuasai pemerintah.
Dengan melakukan inventarisasi, pengamanan fisik, serta sertipikasi sejak dini, pemerintah dapat meminimalkan risiko sengketa, meningkatkan kepastian hukum, sekaligus memastikan aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan aset yang baik juga menjadi wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.
Kesimpulan
Aset tanah negara merupakan kekayaan negara yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Sertipikasi tanah menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan kepastian hukum, sedangkan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum merupakan fondasi utama dalam melindungi aset dari berbagai risiko.
Melalui pemanfaatan layanan elektronik, Aplikasi Mitra Instansi Pemerintah, serta inventarisasi aset melalui Aplikasi Sentuh Tanahku, proses pengelolaan aset tanah pemerintah kini menjadi lebih tertib, efisien, dan terintegrasi.
Dengan pengelolaan yang tepat, aset tanah negara tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
RIA
0 Komentar