Padang, Kawasansumbar.com -- 22 Juli 2026 – Jajaran Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat mengikuti Rapat Pembahasan Strategi Percepatan Capaian Kinerja Semester II Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/07/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi nasional dalam pencapaian target kinerja tahun 2026.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama Semester I Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyusun langkah-langkah percepatan guna mengoptimalkan kinerja pada Semester II. Melalui kegiatan ini, seluruh Kantor Wilayah BPN memperoleh arahan terkait strategi pelaksanaan program, penguatan koordinasi, serta peningkatan efektivitas penyelesaian berbagai target yang telah ditetapkan.
Dalam pembahasan, Ditjen PSKP juga melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah dicapai serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan di daerah. Berbagai masukan dan alternatif solusi dibahas bersama sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, mempercepat penyelesaian target kinerja, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Keikutsertaan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dalam rapat ini merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi melalui penguatan koordinasi, evaluasi berkelanjutan, dan penerapan strategi yang efektif dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mendukung tercapainya target kinerja nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi dan penyusunan strategi yang terarah, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga penanganan sengketa dan konflik pertanahan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum.
RIA
0 Komentar