Padang, Kawasansumbar.com -- 20 Juli 2026 – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung pada 20–22 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja vertikal di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan dan penganggaran yang terarah, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.
Penyusunan RKA-K/L merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan yang bertujuan menyelaraskan rencana program, kebutuhan anggaran, dan target kinerja dengan prioritas pembangunan nasional serta arah kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Melalui proses ini, setiap satuan kerja menyusun perencanaan yang terukur guna mendukung pencapaian sasaran organisasi pada Tahun Anggaran 2027.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap usulan program dan kegiatan, kebutuhan anggaran, indikator kinerja, serta strategi pelaksanaan yang akan diterapkan pada tahun mendatang. Penyelarasan dilakukan agar seluruh rencana kerja yang disusun memiliki keterkaitan dengan target kinerja organisasi, memenuhi prinsip efisiensi penggunaan anggaran, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan pertanahan kepada masyarakat secara optimal.
Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antara Kantor Wilayah dan seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat dalam menyamakan persepsi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran. Melalui diskusi dan evaluasi bersama, setiap satuan kerja diharapkan mampu menyusun dokumen RKA-K/L yang berkualitas, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Perencanaan yang matang diharapkan menjadi landasan dalam mendukung pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
RIA
0 Komentar