Padang, Kawasansumbar.com -- Senin 31 Agustus 2026 – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan audiensi sekaligus penyerahan Sertipikat Hak Pakai atas aset tanah milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlokasi di Kota Solok. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., bersama jajaran Kanwil BPN Sumbar, yaitu Muhammad Syahril, S.SiT., M.H. selaku Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Redi Fonaldi, S.E. selaku Kepala Bagian Tata Usaha, Desrizal, S.SiT. selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Repnaldi Putra, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok.
Audiensi turut dihadiri oleh Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Pertemuan berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum atas aset tanah milik pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Sertipikat Hak Pakai atas tanah yang berada di wilayah Kota Solok diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyerahan sertipikat ini merupakan bentuk pemberian kepastian hukum terhadap aset tanah sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan dan pengelolaan aset negara.
Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama antara Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dan Polda Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat terus dikembangkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui audiensi dan penyerahan sertipikat ini, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dan Polda Sumatera Barat berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, khususnya dalam mendukung kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta pengelolaan aset tanah yang semakin baik.
Dengan sinergitas yang terus terjaga, diharapkan kerja sama antarlembaga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan terpercaya.
RIA
0 Komentar