Padang, Kawasansumbar.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat mengikuti Rapat Pembahasan Progres Penanganan Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. 4 Agustus 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta melibatkan unsur Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan jajaran Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.
Rapat menjadi forum koordinasi untuk membahas perkembangan penanganan target operasi tindak pidana pertanahan Tahun 2026, termasuk evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan, perkembangan penanganan di lapangan, serta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses penyelesaian perkara.
Melalui pembahasan bersama, masing-masing unsur penegak hukum dan instansi terkait menyamakan langkah serta memperkuat koordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan tindak pidana pertanahan dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan juga menjadi wujud komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas praktik mafia tanah serta tindak pidana di bidang pertanahan, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus mendukung upaya penegakan hukum di bidang pertanahan serta memperkuat tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
RIA
0 Komentar