Kawasansumbar.com -- Sebelum memulai usaha, bukan hanya modal dan jenis usaha yang perlu dipersiapkan. Lokasi usaha juga harus diperhatikan, terutama terkait peruntukan ruang dan status kawasan.
Untuk izin usaha, pengecekan status kawasan dengan peta analisis sangat penting agar lokasi yang dipilih sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak melanggar aturan tata ruang maupun berada pada kawasan yang memiliki ketentuan khusus.
Lantas, bagaimana cara mengecek status kawasan untuk lokasi usaha?
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan Peta Tata Ruang dan proses KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) melalui sistem OSS RBA.
Berikut alur yang dapat dipahami sebelum mengajukan izin usaha.
1. Cek Peta Tata Ruang di ATR/BPN
Lihat zonasi sebelum menentukan lokasi usaha
Langkah pertama adalah mengetahui peruntukan ruang pada lokasi yang akan digunakan untuk usaha.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui Gistaru (Geoportal Infrastruktur Data Spasial ATR/BPN) atau portal tata ruang daerah setempat.
Dengan memasukkan lokasi atau koordinat, informasi zonasi dapat digunakan untuk melihat apakah suatu lokasi berada pada peruntukan seperti kawasan industri, perdagangan/jasa, permukiman, atau kawasan hutan/lindung.
Jadi, sebelum membeli, menyewa, atau membangun tempat usaha, jangan hanya melihat apakah lokasinya strategis.
Cek juga: lokasi tersebut diperuntukkan untuk apa?
2. Akses Sistem OSS RBA
Setelah mengetahui informasi awal mengenai tata ruang, langkah berikutnya adalah mengakses sistem OSS RBA.
Caranya:
Login melalui oss.go.id.
Masuk menggunakan akun OSS badan usaha atau perorangan.
Pilih menu pengajuan perizinan berusaha.
Masukkan informasi lokasi kegiatan usaha.
Masukkan titik koordinat serta luas lahan usaha sesuai kebutuhan pengajuan.
Data lokasi tersebut kemudian menjadi bagian dari proses analisis kesesuaian ruang dalam pengajuan perizinan berusaha.
3. Validasi Peta Analisis Otomatis
Bagaimana sistem mengetahui lokasi sesuai atau tidak?
Dalam prosesnya, sistem OSS terintegrasi dengan data tata ruang, termasuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital.
Apabila lokasi usaha sudah memiliki RDTR digital yang terintegrasi, sistem dapat melakukan analisis berdasarkan informasi spasial tersebut untuk melihat kesesuaian antara lokasi dan kegiatan usaha yang akan dilakukan.
Hasil analisis akan menunjukkan apakah kegiatan yang diajukan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang tersedia pada sistem.
Artinya, peta analisis membantu mempertemukan:
Lokasi → Peruntukan Ruang → Kegiatan Usaha
4. Penerbitan Dokumen KKPR
Setelah proses analisis, proses selanjutnya berkaitan dengan KKPR atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Secara sederhana, hasilnya dapat dipahami sebagai berikut:
Jika lokasi sesuai RDTR
Apabila lokasi dan kegiatan usaha sesuai dengan RDTR yang tersedia secara digital, sistem dapat menerbitkan Konfirmasi KKPR (K-KKPR) secara otomatis.
Jika RDTR belum tersedia secara digital
Apabila lokasi belum memiliki RDTR digital yang dapat digunakan dalam proses tersebut, pengajuan dapat masuk ke tahapan Persetujuan KKPR (P-KKPR) untuk dilakukan penilaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, status dan ketersediaan data tata ruang pada suatu lokasi menjadi bagian penting dalam proses kesesuaian ruang untuk kegiatan usaha.
Yang Perlu Diperhatikan
Selain mengecek peruntukan ruang, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika melakukan analisis lokasi usaha.
1. Kawasan Hutan
Jika lokasi terindikasi masuk Kawasan Hutan pada peta analisis, terdapat ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Untuk penggunaan kawasan hutan sesuai kebutuhan kegiatan usaha, dapat diperlukan PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
Periksa juga apakah lokasi berada pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Jika lokasi terindikasi berada pada LSD, diperlukan proses klarifikasi atau rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.
3. Siapkan Koordinat Poligon
Untuk lokasi usaha dengan luasan cukup besar, jangan hanya menyiapkan satu titik koordinat.
Data lokasi sebaiknya disiapkan dalam bentuk poligon yang menggambarkan batas area kegiatan. Format data spasial yang dapat digunakan antara lain .geojson atau .shp, sesuai kebutuhan sistem atau proses pengajuan.
Dengan data lokasi yang lebih lengkap, analisis spasial dapat menggambarkan kondisi area yang akan digunakan secara lebih tepat.
Apa Manfaat Peta Analisis untuk Izin Usaha?
Pengecekan melalui peta analisis bukan sekadar formalitas. Informasi spasial dapat membantu calon pelaku usaha memahami kondisi lokasi sebelum mengambil keputusan.
Aspek
Manfaat
Legalitas
Membantu memastikan kegiatan usaha memperhatikan ketentuan tata ruang
Lingkungan
Membantu menghindari pembangunan pada kawasan yang memiliki fungsi perlindungan
Ekonomi
Membantu mempertimbangkan lokasi usaha yang sesuai dengan peruntukan ruang
Sosial
Membantu mengurangi potensi konflik dengan masyarakat sekitar
Keberlanjutan
Mendukung pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan dan berwawasan lingkungan
Jangan Tunggu Sampai Izin Bermasalah
Memilih lokasi usaha sebaiknya tidak hanya berdasarkan harga tanah, akses jalan, atau lokasi yang ramai.
Ada satu hal penting yang perlu ditanyakan sejak awal:
“Apakah lokasi ini sesuai untuk kegiatan usaha yang akan saya lakukan?”
Dengan memanfaatkan informasi peta tata ruang dan peta analisis, calon pelaku usaha dapat melakukan pengecekan awal terhadap kondisi lokasi sebelum melangkah lebih jauh.
Cek lokasinya. Pahami peruntukannya. Pastikan kesesuaiannya.
Karena memilih lokasi usaha bukan hanya soal “di mana tempatnya?”, tetapi juga “untuk apa ruang tersebut diperuntukkan?”
RIA
0 Komentar