Padang, Kawasansumbar.com -- Integritas merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan terpercaya. Untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari pelanggaran dan penyimpangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN menyediakan Whistleblowing System WBS sebagai sarana pelaporan atas dugaan pelanggaran di lingkungan kerja.
Melalui WBS, pegawai maupun pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan laporan secara bertanggung jawab. Sistem ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk menjaga integritas organisasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pertanahan.
Apa Itu Whistleblowing System WBS?
Whistleblowing System WBS merupakan mekanisme pelaporan yang digunakan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, korupsi, gratifikasi, pungutan liar pungli, benturan kepentingan, pelanggaran kode etik dan disiplin, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang terjadi di lingkungan kerja.
WBS bukan sekadar sarana untuk menyampaikan pengaduan. Keberadaannya menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan integritas.
Berani melaporkan dugaan pelanggaran bukan berarti menjatuhkan seseorang. Justru, pelaporan yang dilakukan berdasarkan informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bentuk kepedulian untuk menjaga organisasi tetap berada pada prinsip integritas.
Mengapa WBS Penting?
Lingkungan kerja yang berintegritas membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pelanggaran yang dibiarkan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan pada akhirnya berdampak terhadap organisasi maupun kepercayaan masyarakat.
Melalui WBS, dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran yang telah disediakan sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
WBS juga menjadi sarana untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang:
Bersih, dari praktik korupsi dan penyimpangan;
Transparan, dalam menjalankan tugas dan kewenangan;
Profesional, dengan menjunjung standar etika dan disiplin;
Berintegritas, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Keunggulan Whistleblowing System
Berdasarkan materi WBS, sistem ini memiliki sejumlah keunggulan dalam mendukung proses pelaporan.
1. Dikembangkan Bekerja Sama dengan KPK
Whistleblowing System dikembangkan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.
2. Terintegrasi dengan Situs Resmi ATR/BPN
WBS terintegrasi dengan situs resmi Kementerian ATR/BPN sehingga masyarakat maupun pelapor dapat mengakses saluran pelaporan melalui sistem yang telah disediakan.
3. Dipantau melalui Sistem
Pelaporan WBS juga didukung dengan pemantauan melalui sistem iWebs, sehingga proses penanganan laporan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
4. Kerahasiaan Identitas Pelapor
Salah satu hal penting dalam mekanisme WBS adalah kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan terhadap identitas tersebut menjadi bagian penting untuk memberikan rasa aman kepada pelapor dalam menyampaikan informasi.
Laporan Seperti Apa yang Dapat Ditindaklanjuti?
Tidak setiap informasi dapat diperlakukan sebagai laporan WBS. Berdasarkan materi WBS, laporan yang ditindaklanjuti antara lain memenuhi kriteria yang berkaitan dengan:
Melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN;
Merupakan indikasi tindak pidana korupsi Tipikor;
Berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, tindakan fraud, atau pelanggaran disiplin pegawai.
Karena itu, pelapor perlu menyampaikan informasi secara jelas, berdasarkan fakta yang diketahui, serta melampirkan bukti pendukung apabila tersedia.
Bagaimana Alur Pengaduan melalui WBS?
Masyarakat atau pegawai yang menemukan dugaan pelanggaran dapat mengikuti tahapan pelaporan melalui WBS.
Langkah 1 Temukan Indikasi Pelanggaran
Pelapor mengetahui atau menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun pelanggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Informasi tersebut sebaiknya tidak hanya berupa dugaan tanpa dasar, tetapi dilengkapi informasi dan bukti yang dapat membantu proses penelaahan.
Langkah 2 Akses Portal Resmi
Pelapor dapat mengakses portal resmi WBS melalui:
wbs.atrbpn.go.id
Langkah 3 Buat Akun dan Login
Pelapor melakukan pendaftaran akun menggunakan email aktif, kemudian masuk ke dalam sistem untuk menyampaikan laporan.
Langkah 4 Pilih Jenis Pengaduan
Pelapor memilih kategori pengaduan sesuai dengan dugaan pelanggaran yang akan disampaikan, antara lain:
Disiplin Pegawai
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Mafia Tanah
Pemilihan kategori yang tepat membantu laporan diarahkan sesuai dengan jenis permasalahan yang disampaikan.
Langkah 5 Isi Formulir dan Lampirkan Bukti
Pelapor mengisi formulir pengaduan dengan informasi yang lengkap dan jelas.
Laporan perlu memenuhi unsur 5W + 2H, yaitu:
What Apa yang terjadi?
Who Siapa yang terlibat?
Where Di mana kejadian terjadi?
When Kapan kejadian terjadi?
Why Mengapa hal tersebut diduga sebagai pelanggaran?
How Bagaimana kejadian tersebut berlangsung?
How much Berapa nilai atau jumlah yang terkait, apabila relevan?
Apabila tersedia, pelapor juga perlu mengunggah bukti pendukung yang berkaitan dengan laporan.
Langkah 6 Verifikasi dan Proses Laporan
Setelah laporan disampaikan, laporan akan melalui proses verifikasi dan penelaahan.
Apabila diperlukan informasi atau bukti tambahan, pelapor dapat berkomunikasi dengan pihak verifikator. Selanjutnya, laporan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hak Pelapor
Pelapor memiliki sejumlah hak dalam proses penyampaian laporan melalui WBS, antara lain:
Keamanan
Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman dan intimidasi.
Kerahasiaan
Identitas dan proses laporan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Jaminan Karier
Dalam materi WBS disebutkan adanya jaminan terhadap keamanan jabatan, pemenuhan hak, serta perlindungan dari demosi atau pengucilan.
Keutuhan Bukti
Bukti yang diberikan dalam laporan dijaga keaslian dan keamanannya.
Perlindungan tersebut menjadi bagian penting agar pelapor dapat menyampaikan informasi secara berani dan bertanggung jawab.
Kewajiban Pelapor
Selain memiliki hak, pelapor juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan laporan.
Pelapor perlu:
Beritikad baik dan bersikap kooperatif selama proses penanganan;
Menyampaikan laporan secara lengkap dengan memenuhi unsur 5W + 2H serta bukti pendukung;
Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan laporan ke media lain setelah laporan masuk melalui WBS;
Memberikan informasi yang valid, jujur, akurat, dan benar kepada pihak yang melakukan penelaahan.
Dengan demikian, WBS bukan sarana untuk menyampaikan tuduhan secara sembarangan. Setiap laporan harus disampaikan dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berani Melapor untuk Menjaga Integritas
Membangun organisasi yang bersih dan berintegritas membutuhkan keberanian untuk bertindak ketika menemukan adanya dugaan pelanggaran.
Namun, keberanian tersebut harus berjalan bersama dengan tanggung jawab, kejujuran, dan itikad baik. WBS hadir untuk menyediakan saluran yang memungkinkan dugaan pelanggaran disampaikan melalui mekanisme yang lebih terarah dan dapat ditindaklanjuti.
Berani melapor bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Dengan memanfaatkan WBS secara tepat, pegawai turut mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan kerja Kementerian ATR/BPN yang bersih, transparan, profesional, dan terpercaya.
RIA
0 Komentar