Lima Puluh Kota, Kawasansumbar.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan kunjungan dan koordinasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Kanwil BPN Sumbar melakukan pembahasan mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan informasi publik, mulai dari penerimaan permohonan, pencatatan dan pendokumentasian, proses pemberian informasi, hingga penyampaian tanggapan kepada pemohon. Penekanan juga diberikan pada pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), kejelasan persyaratan, jangka waktu pelayanan, serta mekanisme pengajuan keberatan agar masyarakat memperoleh kepastian dalam mengakses informasi.
Selain koordinasi terkait mekanisme pelayanan, Tim juga meninjau ketersediaan sarana dan prasarana pendukung keterbukaan informasi publik, seperti fasilitas meja layanan informasi, papan informasi, maklumat pelayanan, formulir permohonan, serta media publikasi. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas pelayanan dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pertanahan.
Kegiatan juga diisi dengan konsultasi dan pendampingan terkait pemenuhan indikator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi. Pembahasan mencakup pemenuhan informasi publik, kelengkapan dokumen pendukung, pengelolaan website, optimalisasi media publikasi, serta kesiapan pengisian kuesioner dan penyediaan bukti dukung. Tim turut mendorong optimalisasi peran PPID, pemutakhiran informasi secara berkala, serta peningkatan ketertiban administrasi dan dokumentasi pelayanan informasi publik.
Melalui kunjungan dan pembinaan ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur, fasilitas, serta pengelolaan informasi publik. Diharapkan upaya ini dapat mewujudkan pelayanan informasi yang semakin transparan, informatif, mudah diakses, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
RIA


0 Komentar