Jakarta, 12 November 2026, Kawasansumbar.com – Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan Pin Emas dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Jakarta pada 12–13 November 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas capaian dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang berhasil menyelesaikan Target Operasi (TO) dan memenuhi kualifikasi sebagai penerima penghargaan. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan koordinasi tim dalam mendukung upaya penanganan tindak pidana pertanahan di wilayah Sumatera Barat.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., beserta jajaran menghadiri kegiatan tersebut bersama Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., serta Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Mahmudin, S.H., M.H. Kehadiran unsur Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan mencerminkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan.
Pemberian penghargaan Pin Emas ini menjadi apresiasi atas kerja sama dan kontribusi seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas. Sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan, serta penyelesaian berbagai tindak pidana pertanahan.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan. Komitmen dan kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dan keadilan di bidang pertanahan.
RIA


0 Komentar